PAJAK PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILAN

PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Ph Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terminologi PPh 21

1. badan

2. penyelenggara kegiatan

3. penerima penghasilan yang dipotong penghasilan pasal 21

4. penerima yang dipotong penghasilan pasal 26

5. pegawai

6. pegawai tetap

7. pegawai tidak teta atau tenaga kerja lepas

8. penerima penghasilan bukan pegawai

9. peserta kegiatan

10. penerima pensiun

11. penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur

12. penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur

13. upah harian

14. upah mingguan

15. upah satuan

16. upah borongan

17. imbalan kepada bukan pegawai

18. imbalan kepada peserta kegiatan

19. masa pajak terakhir

Penerima Penghasilan (WP PPh 21)

1. pegawai

2. peneria uang pesangon, pesnsiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (dokter, arsitek, pengacara, dll); pemain musik, bintang film, sutradara, dan sejenisnya; olahragawan; pengarang, peneliti; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk sistem komputer dan sistem aplikasi telekomunikasi, elektronika, ekonomi, dll; dsb.

4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

a. peserta perlombaan dalam segala bidang

b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja

c. peserta atau anggota dalam suatu keoanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang

e. peserta kegiatan lainnya

tidak termasuk subjek pajak (wajib pajak PPh 21)

1. kantor perwakilan negara asing

2. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

Ketentuannya adalah:

a. bukan warga indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di indonesia

b. negara yang bersangkutan memberikan perlakukan yang timbal balik

3. organisasi internasional

Ketentuannya adalah:

a. indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

4. pejabat perwakilan organisasi internasional

Ketentuannya adalah:

a. bukan warga negara indonesia

b. tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di indonesia

kelompok penghasilan

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. penghasilan dari usaha atau kegiatan

3. penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti: sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.

4. penghasilan lain lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok diatas seperti:

a. keuntungan karena pembebasan hutang

b. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

d. hadiah undian

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh 21

peraturan menteri keuangan nomor 01/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

PTKP	STATUS	LAMA (PMK 162 Tahun 2012)	BARU (PMK 122 Tahun 2015)	PMK 101 Tahun 2016	TOTAL PTKP (baru)
Wajib Pajak	TK/0	24.300.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000
+ WP Kawin	k/0	2.025.000	3.000.000	4.500.000	58.500.000
+ Kawin anak 1	k/1	4.050.000	6.000.000	9.000.000	63.000.000
+ kawin anak 2	k/2	6.075.000	9.000.000	13.500.000	67.500.000
+ kawin anak 3	k/3	8.100.000	12.000.000	18.000.000	72.000.000

Note:

1. tunjangan PTKP tanggungan maksimal 3 orang

2. perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki NPWP maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal (atau hasil perhitungan dikalikan 120%)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh 21

Peraturan menteri keuangan nomor 01/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

·         wajib pajak orang pribadi = Rp.54.000.000

·         wajib pajak yang menikah (tanpa tanggungan0 = Rp.54.000.000 + Rp.4.500.000

·         istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami = Rp.54.000.000

·         wajib pajak dengan tanggungan anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak 3 orang = Rp.54.000.000 + Rp.4.500.000

UU dan Tarif Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

1.      undang-undang nomor 7 tahun 1991

2.      undang-undang nomor 10 tahun 1994

3.      undang-undang nomor 17 tahun 2000

4.      undang-undang nomor 36 tahun 2008(sekarang)

tarif pajak penghasilan PPh 21

sesuai dengan pasal 17 ayat 1, undang-undang no. 36 tahun 2008, Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Penghasilan netto kena pajak	Tarif pajak
s/d 50 juta	5 %
50 juta s/d 250 juta	15 %
250 juta s/d 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Dasar pengenaan dan pemotongan pajak dan penerapannya

Pasal 14

Tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A undang-undang pajak penghasilan ditetapkan atas penghasilan kena pajak dari:

a. pegawai tetap

b. penerima pensiun berkala

c. pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

dasar pengenaan dan pemotongan pajak dan penerapannya

pasal 9

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A undang-undang pajak penghasilan diterapkan atas:

a)      jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp.450.000 atau

b)      jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000

dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21

a)      penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi:

·         pegawai tetap

·         penerima pensiun berkala

·         pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000

·         bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

b)      jumlah penghasilan yang melebihi Rp.450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp.4.500.000

c)      50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan

d)     Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf A,B,C.

Dasar pengenaan dan pemotongan Pph pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto

Cara menghitung pajak penghasilan PPh 21

Untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21 langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. hitung penghasilan bruto anda dalam sebulan, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya

2. hitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status anda

3. hitung pengurang lainnya seperti: tunjangan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, catatan: tunjangan biaya jabatan maksimal Rp.500.000/bulan (Rp.6 juta/tahun) dan tunjangan iuran pensiun maksimal Rp.200.000/bulan (Rp.2.4 juta/tahun)

4. hitung penghasilan netto anda : penghasilan bruto – PTKP – iuran jabatan & pensiun

5. kalikan penghasilan netto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku