Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan Jalan Medan Merdeka Timur, di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2014), terendam banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Medan Merdeka Utara, di depan Istana Merdeka. Akibatnya, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat buruknya tata kota, Jakarta berkubang masalah kompleks yang memicu bencana. Kompleksitas masalah tersebut antara lain penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, pertambahan penduduk yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, dan infrastruktur yang tak memadai. Banjir di Jakarta yang terus terjadi sampai Kamis (6/2/2014) hanyalah salah satu akibat dari salah urus kota.
Perencana kota, Andy Siswanto, dalam makalahnya, mengatakan, jika ingin memetakan potensi banjir harus disinkronkan dulu antara data penurunan tanah, kenaikan muka air laut, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur saat ini, dan alih fungsi lahan ekstrem, seperti pengurukan rawa dan reklamasi pantai.
Bagi Andy, inti dari begitu banyak masalah yang saling tumpang tindih itu adalah kota yang salah urus. Selama ini tata kota sekadar mengatur tata guna lahan yang cenderung terkotak-kotak untuk satu fungsi saja. Ada kawasan khusus permukiman, perindustrian, dan lainnya. Padahal, kenyataan di lapangan, manusia tidak bisa dikotak-kotakkan seperti itu.
Jakarta juga tumbuh nyaris tanpa perencanaan yang jelas. Kota tumbuh tanpa infrastruktur transportasi publik yang memadai sehingga energi terkuras habis untuk sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Akibatnya, menurut Andy, permukiman kumuh tumbuh sebagai wadah guna memenuhi kebutuhan warga dekat dengan tempat kerja dan fasilitas publik yang dibutuhkan. Inilah mengapa bantaran kali menjelma menjadi hunian liar massal. "Tata kota itu sebenarnya untuk mengatur agar warga hidup nyaman, baik miskin maupun kaya," katanya.
Di sisi lain, pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi banjir selalu terkait dengan proyek fisik.
Perencana kota, Andy Siswanto, dalam makalahnya, mengatakan, jika ingin memetakan potensi banjir harus disinkronkan dulu antara data penurunan tanah, kenaikan muka air laut, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur saat ini, dan alih fungsi lahan ekstrem, seperti pengurukan rawa dan reklamasi pantai.
Bagi Andy, inti dari begitu banyak masalah yang saling tumpang tindih itu adalah kota yang salah urus. Selama ini tata kota sekadar mengatur tata guna lahan yang cenderung terkotak-kotak untuk satu fungsi saja. Ada kawasan khusus permukiman, perindustrian, dan lainnya. Padahal, kenyataan di lapangan, manusia tidak bisa dikotak-kotakkan seperti itu.
Jakarta juga tumbuh nyaris tanpa perencanaan yang jelas. Kota tumbuh tanpa infrastruktur transportasi publik yang memadai sehingga energi terkuras habis untuk sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Akibatnya, menurut Andy, permukiman kumuh tumbuh sebagai wadah guna memenuhi kebutuhan warga dekat dengan tempat kerja dan fasilitas publik yang dibutuhkan. Inilah mengapa bantaran kali menjelma menjadi hunian liar massal. "Tata kota itu sebenarnya untuk mengatur agar warga hidup nyaman, baik miskin maupun kaya," katanya.
Di sisi lain, pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi banjir selalu terkait dengan proyek fisik.
Penurunan tanah
Peneliti penurunan tanah Jakarta dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Hasanudin Z Abidin, mengatakan, dampak penurunan tanah bisa menyebabkan rusaknya bangunan dan infrastruktur, meluasnya banjir akibat limpahan air dari hulu ataupun limpasan pasang laut, serta tak berfungsinya sistem drainase. Bahkan, penurunan tanah juga berdampak terhadap berubahnya sistem aliran air di sungai dan kanal.
Hingga 2013, penurunan tanah terparah di Jakarta tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Berdasarkan observasi yang dijalankan Hasanudin dengan menggunakan surveiglobal positioning system, penurunan tanah yang terjadi di Jakarta selama 1997-2011 berkisar 1 sentimeter (cm) hingga 15 cm per tahun dan bisa mencapai 28 cm per tahun di tempat tertentu.
"Jakarta bagian utara mengalami penurunan tanah cukup parah," kata Hasanudin yang juga Kepala Divisi Penelitian Fakultas Geodesi ITB.
Penurunan tanah ini, ujar Hasanudin, tak hanya memperluas dan memperdalam banjir, tetapi juga menyebabkan air tak mengalir dengan baik ke saluran drainase karena terjebak di area yang mengalami penurunan tanah. Kini, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengukur ulang seluruh permukaan tanah di sepanjang aliran sungai dan kanal di Jakarta. Sebab, penurunan tanah di sejumlah tempat di Jakarta masih terus terjadi karena pengambilan air bawah tanah di Ibu Kota belum dapat dihentikan secara menyeluruh.
Peneliti penurunan tanah Jakarta dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Hasanudin Z Abidin, mengatakan, dampak penurunan tanah bisa menyebabkan rusaknya bangunan dan infrastruktur, meluasnya banjir akibat limpahan air dari hulu ataupun limpasan pasang laut, serta tak berfungsinya sistem drainase. Bahkan, penurunan tanah juga berdampak terhadap berubahnya sistem aliran air di sungai dan kanal.
Hingga 2013, penurunan tanah terparah di Jakarta tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Berdasarkan observasi yang dijalankan Hasanudin dengan menggunakan surveiglobal positioning system, penurunan tanah yang terjadi di Jakarta selama 1997-2011 berkisar 1 sentimeter (cm) hingga 15 cm per tahun dan bisa mencapai 28 cm per tahun di tempat tertentu.
"Jakarta bagian utara mengalami penurunan tanah cukup parah," kata Hasanudin yang juga Kepala Divisi Penelitian Fakultas Geodesi ITB.
Penurunan tanah ini, ujar Hasanudin, tak hanya memperluas dan memperdalam banjir, tetapi juga menyebabkan air tak mengalir dengan baik ke saluran drainase karena terjebak di area yang mengalami penurunan tanah. Kini, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengukur ulang seluruh permukaan tanah di sepanjang aliran sungai dan kanal di Jakarta. Sebab, penurunan tanah di sejumlah tempat di Jakarta masih terus terjadi karena pengambilan air bawah tanah di Ibu Kota belum dapat dihentikan secara menyeluruh.
Proyeksi potensi banjir
Selain penurunan tanah, faktor penyebab banjir lainnya di Jakarta juga harus dilihat ulang sehingga diperoleh proyeksi potensi banjir setiap tahun di Ibu Kota. Terlebih lagi, banjir di Jakarta terjadi dari tahun 1711, 1714, hingga 1854 karena dilalui 13 sungai dan 40 persen kawasan Jakarta ada di dataran rendah.
"Perlu diketahui dulu sumber masalahnya. Jika semua faktor penyebab banjir bisa dipetakan, pemerintah dapat mengetahui potensi banjir yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan lingkungan secara komprehensif dan pengendalian risiko bencana," katanya.
Penyedotan air tanah, menurut Hasanudin, masih menjadi penyebab yang memperburuk kondisi penurunan tanah Jakarta. Selain itu, penurunan tanah juga disebabkan konsolidasi atau pemadatan tanah yang terjadi alamiah, terutama di kawasan pesisir yang umumnya tanahnya lunak, seperti di Penjaringan, Jakarta Utara.
Senada dengan pendapat Hasanudin, peneliti Departemen Teknik Geodesi ITB, Heri Andreas, mendesak agar faktor penyebab banjir, khususnya penurunan muka tanah, segera diatasi. Menurut Heri, pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI, perlu bekerja keras mencari terobosan baru.
Penurunan muka tanah disebabkan proses alamiah di lapisan tanah muda, pengambilan air tanah dangkal dan dalam, pembebanan bangunan, serta faktor tektonis.
Sementara faktor yang paling dominan menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta adalah pengambilan air tanah yang masif dan beban bangunan. Solusi yang perlu diambil adalah menghentikan penyedotan air yang tak terkendali. Caranya dengan mencukupi pasokan air baku ke warga dan sektor usaha. Dengan cara itu, kata Heri, pengambilan air tanah dapat dikendalikan.
Upaya mengembalikan air tanah yang disedot ke tanah belum banyak dilakukan. Pada 2013, DKI membuat 1.507 sumur resapan di sejumlah titik. Diperkirakan, sumur ini dapat memasukkan air 52.977 meter kubik per hari. Volume ini jauh lebih kecil daripada volume air yang disedot warga dan sektor usaha, yaitu 602.739 meter kubik per hari, sebagaimana data yang dirilis Indonesia Water Institute.
"Semua solusi terkait banjir di Jakarta perlu waktu, tidak bisa seketika itu juga selesai," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi desakan itu.
Selain penurunan tanah, faktor penyebab banjir lainnya di Jakarta juga harus dilihat ulang sehingga diperoleh proyeksi potensi banjir setiap tahun di Ibu Kota. Terlebih lagi, banjir di Jakarta terjadi dari tahun 1711, 1714, hingga 1854 karena dilalui 13 sungai dan 40 persen kawasan Jakarta ada di dataran rendah.
"Perlu diketahui dulu sumber masalahnya. Jika semua faktor penyebab banjir bisa dipetakan, pemerintah dapat mengetahui potensi banjir yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan lingkungan secara komprehensif dan pengendalian risiko bencana," katanya.
Penyedotan air tanah, menurut Hasanudin, masih menjadi penyebab yang memperburuk kondisi penurunan tanah Jakarta. Selain itu, penurunan tanah juga disebabkan konsolidasi atau pemadatan tanah yang terjadi alamiah, terutama di kawasan pesisir yang umumnya tanahnya lunak, seperti di Penjaringan, Jakarta Utara.
Senada dengan pendapat Hasanudin, peneliti Departemen Teknik Geodesi ITB, Heri Andreas, mendesak agar faktor penyebab banjir, khususnya penurunan muka tanah, segera diatasi. Menurut Heri, pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI, perlu bekerja keras mencari terobosan baru.
Penurunan muka tanah disebabkan proses alamiah di lapisan tanah muda, pengambilan air tanah dangkal dan dalam, pembebanan bangunan, serta faktor tektonis.
Sementara faktor yang paling dominan menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta adalah pengambilan air tanah yang masif dan beban bangunan. Solusi yang perlu diambil adalah menghentikan penyedotan air yang tak terkendali. Caranya dengan mencukupi pasokan air baku ke warga dan sektor usaha. Dengan cara itu, kata Heri, pengambilan air tanah dapat dikendalikan.
Upaya mengembalikan air tanah yang disedot ke tanah belum banyak dilakukan. Pada 2013, DKI membuat 1.507 sumur resapan di sejumlah titik. Diperkirakan, sumur ini dapat memasukkan air 52.977 meter kubik per hari. Volume ini jauh lebih kecil daripada volume air yang disedot warga dan sektor usaha, yaitu 602.739 meter kubik per hari, sebagaimana data yang dirilis Indonesia Water Institute.
"Semua solusi terkait banjir di Jakarta perlu waktu, tidak bisa seketika itu juga selesai," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi desakan itu.
Penanganan struktural
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, penanganan banjir Jakarta dilakukan dengan penanganan struktural di bagian hilir dan hulu serta nonstruktural. Semua proyek dilaksanakan pada 2012 hingga 2017.
Di bagian hilir, dilakukan peningkatan kapasitas Kanal Barat dan Kanal Timur; normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung, Krukut, dan Cipinang; serta pengerukan Cengkareng Drain, Sunter hilir, dan muara Kanal Barat.
Normalisasi Ciliwung yang ditargetkan selesai pada 2014 meliputi Pintu Air Manggarai dan Karet serta di Kali Ciliwung Lama. Sementara di sepanjang Pintu Air Manggarai-Jembatan Casablanca baru akan dimulai tahun depan dan Jembatan Casablanca-Jembatan TB Simatupang dimulai 2016.
Revitalisasi 182 situ di Jabodetabek dan penanganan nonstruktural, yaitu sistem peringatan dini, terus berjalan hingga ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, yang dihubungi terpisah, semalam, menyesalkan pembangunansheet pile atau tiang-tiang tanggul yang serampangan dan jauh dari memenuhi syarat di Jakarta.
"Memang belum ada ketentuan baku mengenai panjang tiangsheet pile. Namun, seharusnya dinas atau Kementerian PU (Pekerjaan Umum) sudah menghitung arus dan volume air, sedimentasi, tekanan, serta daya dukung tanah sebelum menentukan berapa panjang total sheet pile, berapa panjang yang di bawah tanah, dan berapa panjang di atas permukaan tanah," tutur Firdaus. (MDN/WIN/NDY/NEL)
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, penanganan banjir Jakarta dilakukan dengan penanganan struktural di bagian hilir dan hulu serta nonstruktural. Semua proyek dilaksanakan pada 2012 hingga 2017.
Di bagian hilir, dilakukan peningkatan kapasitas Kanal Barat dan Kanal Timur; normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung, Krukut, dan Cipinang; serta pengerukan Cengkareng Drain, Sunter hilir, dan muara Kanal Barat.
Normalisasi Ciliwung yang ditargetkan selesai pada 2014 meliputi Pintu Air Manggarai dan Karet serta di Kali Ciliwung Lama. Sementara di sepanjang Pintu Air Manggarai-Jembatan Casablanca baru akan dimulai tahun depan dan Jembatan Casablanca-Jembatan TB Simatupang dimulai 2016.
Revitalisasi 182 situ di Jabodetabek dan penanganan nonstruktural, yaitu sistem peringatan dini, terus berjalan hingga ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, yang dihubungi terpisah, semalam, menyesalkan pembangunansheet pile atau tiang-tiang tanggul yang serampangan dan jauh dari memenuhi syarat di Jakarta.
"Memang belum ada ketentuan baku mengenai panjang tiangsheet pile. Namun, seharusnya dinas atau Kementerian PU (Pekerjaan Umum) sudah menghitung arus dan volume air, sedimentasi, tekanan, serta daya dukung tanah sebelum menentukan berapa panjang total sheet pile, berapa panjang yang di bawah tanah, dan berapa panjang di atas permukaan tanah," tutur Firdaus. (MDN/WIN/NDY/NEL)
sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/07/0802205/Banjir.Jakarta.Dampak.Salah.Urus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar