Model keputusan

Model keputusan

Simon dan march dalam mengembangkan model mereka, menggunakan pendekatan pembentukan kebijakan dari dimensi perilaku. Mereka memberi tekanan pada aspek aspek sosio-psikologis dalam pembuatan keputusan organisasi. Model simon didasarkan pada premis bahwa kualitas yang memuaskan merupakan kualitas yang terbaik yang sebenarnya bisa dicapai oleh para pembuat keputusan. Dalam kenyataanya, para pembuat keputusan akan memilih alternatif yang memuaskan tujuan tujuan dari situasi daripada mencari alternatif yang memberikan solusi yang optimal terhadap situasi.

Asumsi asumsi pokok dari model ini adalah bahwa pencarian alternatif alternatif harus melalui beberapa tahap berikut: pertama, pencarian alternatif alternatif didasarkan pada preseden dan mengevaluasinya sesuai dengan tingkat aspirasi yang memuaskan. Kedua, jika tidak ada alternatif yang muncul, alternatif alternatif baru dievaluasi sesuai dengan tingkat aspirasi yang secara berbeda memuaskan.

Kekuatan utama dari model ini terletak pada pandangannya yang realistik dan didasarkan pada aspek aspek sosio-psikologis dari teori organisasi. Tampaknya, dalam perkembangan kebijakan publik sekarang, para pembentukan kebijakan publik tidak berupa keras memperbaiki pembentukan kebijakan mereka di luar apa yang mereka pandang memuaskan. Perilaku para pembuat keputusan bertindak dalam suatu cara memuaskan barangkali telah menjadi karakteristik oleh tidak adanya inovasi, imajinasi, dan kreativitas dalam mencari sarana yang lebih dinamis untuk mengoptimalkan hasil kerja kebijakan. Model ini juga menuai kritik, seperti yang dilontarkan oleh dror sebagai berikut;

Policy makers indentify obvious alternatives based on recent policy-making experience, and evaluate the expected payoff in terms of the satisfactory, they carry out that alternative without trying to find alternatives that would have higher payoff. Alternatives are searched for in this manner until one with a satisfactory, they carry out that alternative without trying to find additional alternatives that would have higher payoff. Laternatives are searched for in this manner untill one with a satisfactory payoff is found, or untill the policy makers depair of doing so and lower their standard for what their consider satisfactory. In either case, the end result is that policy making tends to achieve satisfactory quality but not, in most cases, optimal quality.

Kekurangan atau kelemahan lain yang merupakan kritik terhadap model ini adalah dasar apa tingkat kriteria apa tingkat kepuasan ditentukan; dan siapa yang membuat ketentuan itu? Barangkali aman untuk mengatakan bawa simon dan amrch menyadari argumen argumen ini, tetapi argumen mereka didasarkan pada asumsi bahwa kapabilitas rasional manusia secara langsung adalah proposional terhadap stimuli nilai nilai sosial yang memengaruhi, kondisi kondisi sebelumnya, pengetahuan, pengalaman, kebiasaan kebiasaan, dan sebagainya, terhadap mana manusia dipengaruhinya. Perilaku manusia diharapkan rasional, tetapi rasionalitas mempunyai batas batasnya (rasionalisme yang terbatas). Manusia tidak dihadapkan dengan alternatif alternatif yang ditentukan dan dketahui yang mempunyai konsekuensi konsekuensi yang diketahui.

Manusia, dalam upaya upayanya untuk memaksimalkan tujuan tujuan yang bernilai, seringkali dihadapkan dengan tujuan tujuan yang kabur dan tidak konsisten, tidak mempunyai pengetahuan yang memadai yang menghambat optimalisasi tujuan tujuannya, dan mendistorsi persepsi tentang lingkungannya. Didasarkan pada keterbatasan rasional manusia, kemudian model kepuasan ini berusaha menggantikan pembuatan keputusan optimal dengan pembuatan keputusan yang memuaskan. Yakni, penggantian perilaku mengoptimalkan dalam pencapaian tujuan, dengan perilaku untuk memeroleh kepuasan, atau menemukan arah tindakan yang cukup baik.

Berdasarkan pada asumsi asumsi model kepuasan ini kemudian, administrator berupaya melakukan pencarian sampai ia menemukan suatu alternatif  yang bisa memuaskan secara memadai kondisi kondisi dari suatu situasi tertentu. Jika pencarian alternatif membuktikan tidak berhasil setelah kurun waktu tertentu, kemudian administrator cukup mengurangi ukuran ukuran kepuasan. Jika di lain sisi, suatu alternatif kepuasan mudah diperoleh pada suatu saat tertentu, kemudian pada pencarian berikut yang serupa untuk memeroleh alternatif alternatif, administrator bisa meningkatkan harapannya. Karena itu, salah satu kelemahan dari model ini adalah bahwa substitusi alternatif alternatif kepuasan untuk alternatif alternatif optimal mengurangi kebutuhan untuk inovasi, imajinasi, dan kreativitas di pihak administrator dalam pencariannya memperoleh alternatif alternatif.

Model rasional komprehensif

Model rasional komprehensif

Model ini merupakan model pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan juga yang paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Pada dasarnya model ini terdiri dari beberapa elemen, yakni:

1. pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalah masalah yang lain atau paling tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah masalah yang lain.

2. tujuan tujuan, nilai nilai atau sasaran sasaran yang mengarahkan pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya.

3. berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki.

4. konsekuensi konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti.

5. setiap alternatif da konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan dengan alternatif alternatif lain. 

Pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi konsekuensinya yang memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaran sasaran yang hendak dicapai.

Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan (intended goal).

Namun demikian, beberapa ahli di bidang kebijakan publik mengajukan beberapa keberatan dan kritik terhadap model ini. Pertama, menurut para pengkrtik model rasional komprehensif, para pembuat keputusan tidak dihadapkan pada masalah masalah konkret yang jelas. Masalah yang sering dihadapi di lapangan adalah kesulitan dalam membatasi masalah itu sendiri. Seringkali para pembuat keputusan gagal mendefinisikan masalah yang jelas. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak tepat kalau tidak ingin dikatakan ‘’melenceng’’ sama sekali. Sebagai contoh, kemiskinan di indonesia disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja dan tingkat ketrampilan / pendidikan di kalangan masyarakat ataukah memang kebijakan pemerintah itu sendiri yang selalu berpihak kepada kelompok kelompok tertentu sehingga di masyarakat muncul ketimpangan dan kemiskinan.

Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah ini, pada akhirnya akan menyebabkan pula kegagalan dalam menentukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di indonesia. Rumitnya mendefinisikan masalah dapat juga kita lihat dalam kasus kenaikan harga harga barang yang berlangsung dengan cepat. Bila harga barang naik dengan cepat kemudian orang mengatakan, ‘’kita harus berbuat sesuatu mengenai masalah inflasi’’, maka akan muncul pertanyaan apakah yang menjadi akar masalahnya? Permintaan barang yang berlebihan sehingga berlaku hukum ekonomi? Persediaan barang barang dan jasa yang tidak memadai? Apakah karena terjadi penimbunan barang barang tersebut? Apakah karena psikologi inflasi? Ataukah disebabkan oleh gabungan dari ini semua? Pada kasus seperti ini bagaimanapun orang menjadi sangat sulit untuk menentukan variabel variabel pokok yang menjadi penyebab inflasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa membatasi masalah seringkali merupakan problem utama bagi pembuat keputusan.

Kedua, kritik selanjutnya terhadap model model rasional komprehensif adalah bahwa teori rasional komprehensif menurut mereka tidak realistis dalam tuntutan tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Menurut model rasional komprehensif, pembuat keputusan akan mempunyai cukup informasi mengenai alternatif alternatif yang digunakan untuk menanggulangi masalah. Asumsi yang digunakan model ini adalah bahwa pembuat keputusan akan mampu membuat perbandingan alternatif alternatif berdasarkan biaya dan keuntungan secara tepat. Dalam kenyataannya, seperti diungkapkan oleh para pengkritik model ini, pemikiran sesaat tentang sumber sumber informasi dan intelektual yang dibutuhkan agar dapat bertindak secara rasional mengenai masalah inflasi yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan hambatan hambatan terhadap tindakan rasional yang dinyatakan dalam asumsi asumsi ini, misalnya kurangnya waktu, kesulitan mengumpulkan informasi dan meramalkan kerumitan perhitungan perhitungan masa depan. Para pembuat keputusan seringkali dihadapkan oleh waktu yang tidak memadai karena desakan desakan masalah yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Hal ini berakibat pada ketidakuratan informasi yang digunakan karena proses pengumpulan informasi itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketiga, merujuk pada aspek nilai. Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada kesepakatan nilai. Sementara itu, nilai nilai yang bertentangan tersebut tidak mudah diperbandingkan atau diukur bobotnya. Selain itu, menurut para pengkritik model rasional komprehensif, para pembuat keputusan mempunyai kemungkinan untuk mengacaukan nilai nilai pribadi dengan nilai nilai publik. Pada akhirnya, seperti diungkapkan oleh para pengkritik teori ini, asumsi rasionalistik yang menyatakan bahwa fakta fakta dan nilai nilai dapat dipisahkan dengan mudah tidak berlaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Keempat, model ini lebih merujuk pada kenyataan bahwa para pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan keputusan keputusan berdasarkan tujuan tujuan masyarakat, tetapi sebaliknya mereka mencoba memaksimalkan ganjaran ganjaran mereka sendiri, seperti misalnya kekuasaan, kedudukan, motivasi agar dipilih kembali pada pemilu yang akan datang, uang dan sebagainya.

Kelima, para pembuat keputusan mempunyai kebutuhan kebutuhan, hambatan hambatan dan kekurangan kekurangan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keputusan keputusan atas dasar rasionalitas yang tinggi. Kritik kelima ini lebih didasarkan pada kelemahan kelemahan yang secara alamiah dimiliki manusia.

Keenam, sekalipun para pembuat keputusan dapat memanfaatkan teknik teknik analisis komputer yang paling maju, mereka tida mempunyai kecakapan yang cukup untuk menghitung rasio biaya dan keuntungan secara tepat bila sejumlah besar nilai yang berbeda beda, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang menjadi taruhannya.

Ketujuh, investasi investasi yang besar dalam program program dan kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya.

Kedelapan, terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi konsekuensi dari masing masing alternatif, termasuk di dalamnya biaya pengumpulan informasi, ketersediaan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulannya.

Dalam pandangan Ira Sharkansky, ada lima hambatan yang dihadapi oleh decision makers untuk mengambil keputusan rasional, sebagai berikut:

(1) the multitude of problems, goals, and policy commitments that are imposed on – pr kept from – decision makers by actors In the environment of an administrative unit; (2) barriers to collecting adequate information about the variety of ‘’acceptable’’ goals and policies; (3) the personal needs, commitments, ihhibitions, and inadequacies of decision – makers which interfere in their assesment of goals and policies that are acceptable from their agency’s point of view; (4) structural difficulties within administrative units and involving their relations with legislative branches of government; and (5) the deviant behavior of individual administrators.

Masalah masalah dan persoalan persoalan yang dikemukakan oleh para pengkritik model rasional komprehensif ini boleh dikatakan beragam, sehingga masing masing kritik perlu dikaji secara terpisah, dan memiliki sejumlah keterbatasan pada pembuat keputusan yang mencoba memberikan ‘’satu alternatif terbaik’’ keputusan rasional. Kritik kritik ini didasarkan pada ketidakmampuan decision makers untuk benar benar mengambil keputusan sesuai dengan konsep model rasional, tidak perlu mempunyai makna bahwa model ini mempunyai kelemahan dalam tingkat kemampuan penerapan (degree of applicability). 

Sesungguhnya, model pembuatan keputusan rasional ini dalam hal hal tertentu bisa dikatakan berhasil, seperti dalam meningkatkan dan memperbesar efisiensi dan keefektifan kegiatan kegiatan pemerintah melalui aplikasinya pada PPBS, operations research, sistems analysis, cost benefit analysis, and cost-effectiveness analysis.

Model sistem

Model sistem

Paine dan naumes menawarkan suatu model perumusan kebijaka yang merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh davis easton. Model ini menurut paine dan naumes merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan. Menurut paine dan naumes model ini, disusun hanya berasal dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang akan : pertama, menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan ekternal. Kedua, memuaskan permintaan lingkungan. Ketiga, secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri.

Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh easton, paine dan naumes menggambarkan model pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembentuk kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembentukan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara para pembentuk kebijakan dengan lingkungannya. Interkasi yang terjadi dalam bentuk masukan dan keluaran (inputs dan outputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinterkasi dengan organisasi. Paine dan naumes memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung pada proses pembuatan kebijakan.

Menurut model siste, kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu politik terhadap kondisi atau keadaan yang berada di luar batas batas sistem politik. Kekuatan kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan memengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan masukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.

Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai nilai bagi suatu masyarakat. Keluaran keluaran (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi alokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi alokasi ini merupakan kebijakan publik.

Konseptualisasi kegiatan kegiatan dan kebijakan publik ini dapat dilihat dalam gambar 1. Gambar ini adalah suatu versi yang disederhanakan dari gagasan ilmu poliktik yang dijelaskan panjang lebar oleh seorang ilmuwan politik bernama david easton. Pemikiran sistem politik yang dikemukakan oleh easton ini, baik secara implisit atau ekspisit telah digunakan oleh banyak sarjana untuk melakukan analisis mengenai sebab sebab dan konsekuensi konsekuensi yang timbul akibat adanya kebijakan publik.

Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep ‘’sistem’’ itu sendiri menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan tuntutan (demands) menjadi keputusan keputusan yang otoritatif. Konsep ‘’sistem’’ juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara elemen elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan kekuatan yang berasal dari lingkungan (internal and external environments). Masukan masukan diterima oleh sistem politik dalam bentuk tuntutan tuntutan (demands) dan dukungan (supports).

Tuntutan tuntuan timbul bilai individu atau kelompok kelompok di luar sistem politik memainkan peran dalam memengaruhi kebijakan publik. Kelompok kelompok ini secara aktif berusaha memengaruhi kebijakan publik. Sedangkan dukungan (supports) bisa berupa sumber sumber keuangan yang dimiliki oleh sistem politik, dan dukungan politik dari individu individu atau kelompok kelompok atau dengan cara mereka menerima hasil hasil pemilihan pemilihan, mematuhi undang undang, membayar pajak, dan secara umum mematuhi keputusan keputusan kebijakan. Suatu sistem menyerap bermacam macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain. Misalnya, tuntutan organisasi buruh untuk menaikkan upah minimum barangkali akan bertentangan dengan kelompok pengusaha yang menghendaki sebaliknya.

Untuk mengubah tuntutan tuntutan menjadi hasil hasil kebijakan (policy outputs), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interkasi antar berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni : pertama, menghailkan outputs yang secara layak memuaskan. Kedua, menyandarkan diri pada ikatan ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri. Ketiga, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas).

Dengan penjelasan yang demikian, maka model ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan kebijakan. Selain itu, model ini juga menyadarkan mengenai beberapa aspek penting dari proses perumusan kebijakan, seperti misalnya bagaimana masukan masukan dari lingkungan memengaruhi substansi kebijakan publik dan sifat sistem politik? Bagaimana kebijaka publik memengaruhi lingkungan dan tuntutan tuntutan berikut sebagai tindakan? Kekuatan kekuatan atau faktor faktor apa saja yang berasal dari lingkungan memainkan peran penting untuk mendorong timbulnya tuntutan tuntutan kepada sistem politik.

Kebijakan pemerintah dalam kasus pendirian pabrik PT. indorayon menjadi contoh yang cukup baik untuk menjelaskan bagaimana proses interaksi antara lingkungan, para pembuat keputusan kebijakan dan lingkungan berinteraksi dengan suatu sistem politik.

Pada awalnya, niat untuk mendirikan perusahaan pulp dan rayon didorong oleh keinginan untuk menggerakkan proses industriaslisasidi indonesia, meningkatkan pendapatan pemerintah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Keinginan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan pemerintah untuk mendirikan PT. Inti Indorayon Utama melalui surat keputusan bersama antara Menteri Riset dan Teknologi / ketua BPPT dan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup No. SK / 681 / M/ BPP/ XI/ 1986 tanggal 13 november 1986 tentang pemberian izin PT. IIU.

Namun dalam proses selanjutnya, pendirian PT. IIU ini menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (unintented consequencies), yakni kerusakan lingkungan yang berupa pembabatan hutan seluas 50.000 hektar, merusak 30 hektar sawah dan 6 hektar ladang, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga tidak dapat dicapai. Kondisi ini mendorong beberapa elemen dalam masyarakat seperti misalnya, masyarakat porsea, LSM, mahasiswa dan forum internasional (CGI) menuntut pemerintah segera mengambil sikap terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebagian dari elemen elemen  dalam masyarakat ini menuntutan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat, maka aktivitas perusahaan ini akhirnya dihentikan untuk sementara oleh pemerintah pada bulan maret 1999. Namun demikian, seperti diungkapkan yunilawati, proses penutupan sementara PT. IIU ini tidak hanya sampai di sini. Nantinya, masih ditentukan oleh berbagai tarik ulur di antara berbagai kepentingan menyangkut persoalan pabrik pulp terbesar di asia tersebut.

Kasus yang baru saja dipaparkan di atas mencerminkan bagaimana tuntutan tuntutan terhadap sistem di tanggapi oleh para pembentuk kebijakan publik. Tuntutan tuntutan dari lingkungan tersebut ditanggapi dalam bentuk keluaran (output) dari sistem politik berupa penghentian sementara perusahaan PT. inti indorayon utama. Proses tuntutan dan dukungan seperti ini akan terus berlangsung.

Sebuah contoh kasus lain yang menarik bisa dibaca dalam bukunya robert lineberry dan ira sharkansky yang berjudul : urbon politics and public policy. Lineberry and sharkansky mengaplikasikan model sistem untuk menjelaskan masalah masalah kebijakan publik urban. Menurut mereka, tugas dari para pembentuk kebijakan urban adalah untuk mengubah inputs yang berasal dari lingkungan menjadi kebijakan publik yang dirancang mempunyai dampak pada masalah masalah lingkungan. Umpan balik (feedback) dari dampak kebijakan memengaruhi inputs mendatang dan membentuk tuntutan tuntutan baru pada sistem politik urban.

 Dua penulis itu juga menambahkan suatu dimensi tambahan yang menarik terhadap model sistem politik dengan memperkenalkan perspektif analisis makro dan perspektif analisis mikro. Analisis mikro menjelaskan perilaku komunitas, sementara analisis mikro menerangkan perilaku aktor aktor submasyarakat. Suatu partisipasi kegiatan khusus, pembuatan anggaran belanja, dan dampak pembaruan urban bisa dijelaskan dari dua perspektif ini.

Kegunaan teori sistem bagi studi kebijakan publik bisa diringkas sebagai berikut:

1. dimensi dimensi penting apa dari lingkungan yang menggerakkan tuntutan tuntutan pada sistem politik?

2. karakteristik karakteristik penting apa dari sistem politik yang memungkinkannya untuk mengubah tuntutan tuntutan menjadi kebijakan publik dan mempertahankan diri dalam suatu kurun waktu.

3. bagaimana inputs lingkungan memengaruhi karakter sistem politik?

4. bagaimana karakteristik karakteristik sistem politik memengaruhi isi (content) kebijakan publik?

5. bagaimana inputs lingkungan memengaruhi isi kebijakan publik?

6. bagaimana kebijakan publik memengaruhi - melalui umpan balik – lingkungan dan karakter sistem politik?

Kontribusasi teori sistem terhadap analisis kebijakan publik terletak dalam pertanyaan pertanyaan yang disebutkan dalam enam bidang penyelidikan kritis di atas.

Model model perumusan kebijakan publik

Model model perumusan kebijakan publik

Literatur tentang perumusan kebijakan publik menyajikan berbagai penjelasan alternatif mengenai bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Oleh karena kegiatan utama dari perumusan kebijakan adalah memilih alternatif alternatif guna menangani masalah kebijakan, maka penjelasan penjelasan alternatif sebenarnya merupakan model model pembuatan keputusan. Penggunaan penjelasan penjelasan ini penting untuk memahami perumusan kebijakan dan analisis kebijakan. Perlu diperhatikan bahwa kita sebelumnya telah mendiskusikan beberapa model, seperti model elitis dan model pluralis dalam bab ketiga, dan dalam bab ini kita akan membiacarakan model sistem, model rasional komprehensif, model kepuasan, model inkremental, model mixed scanning, dan model kualitatif optimal. Model model perumusan kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang sangat rumit, dan sekaligus mudah dimengerti.

Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan

Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan

Kedua konsep ini, pembentukan kebijakan dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang mirip, namun sebenarnya keduanya merupakan konsep yang sama sekali berbeda walaupun antara keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Proses pembentukan kebijakan publik (policy formulation) melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan proses proses intelektual. Kita akan membahas masing masing aspek tersebut dalam pembahasan selanjutnya.

Pembentukan kebijakan melibatkan percabangan yang luas. Ini berarti bahwa kegiatan pembentukan kebijakan berhubungan dengan keseluruhan sistem, seperti misalnya perubahan perubahan dalam tujuan organisasi atau perubahan strategi manajemen yang mempunyai implikasi pada keseluruhan organisasi.

Pembentukan kebijakan melibatkan perspektif jangka panjang. Ini berarti bahwa arah keputusan dalam pembentukan kebijakan diharapkan mempunyai dampak pada organisasi untuk waktu yang panjang

Pembentukan kebijakan menggunakan sumber sumber kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah. Ini berarti bahwa sumber daya manusia (sebagai sumber yang paling penting), keuangan dan sumber sumber yang lain, diambil guna menunjang situasi situasi khusus untuk mengelola lingkungan yang dinamis. Untuk memahami bagaimana proses pembentukan kebijakan efektif, perlu adanya beberapa kriteria yang mampu menunjukkan seperti apakah proses pembentukan kebijakan yang efektif tersebut.

Pembentukan kebijaka merupakan proses intelektual. Dalam pembentukan kebijakan individu individu yang terlibat dalam pembentukan kebijakan menerima, menganalisis, dan memilih di antara alternatif alternatif, berhubungan dengan elemen elemen kebijakan, seperti misi utama, tujuan tujuan organisasi yang lebih luas, kebijakan kebijakan dan strategi. Pola pola seperti ini lebih mirip dengan model pemngambilan keputusan yang mendasarkan diri pada teori rasional komprehensif.

Pembentukan kebijakan sebagai kelanjutan proses sosial yang dinamis. Pembentukan kebijakan tidak hanya suatu tugas untuk dikerjakan beberapa waktu ketika manajemen puncak bertemu untuk memutuskan masalah masalah kritis. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial dinamis yang berkelanjutan dari implementasi dan perbaikan kebijakan sebagai hasil dari perubahan dalam smber daya dan lingkungan. Ini berarti agar suatu organisasi tetap hidup, maka perubaha perubahan mungkin harus dibuat agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan perubahan yang terjadi, baik menyangkut sumber daya organisasi maupun lingkungan harus direspon organisasi melalui perubahan perubahan kebijakan. Dengan demikian, proses yang terjadi dalam organisasi menyangkut pembentukan kebijakan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi merupakan proses yang dinamis karena merupakan resultan dari berbagai faktor.

Di sisi yang lain, aderson membuat kategorisasi untuk membedakan antaara berbagai konsep dalam kebijakan publik, menurut anderson perumusan kebijakan menyangkut upaaya menjawab pertanyaan berbagai alternatif disepakati untuk masalah masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek aspek seperti misalnya, bagaimana masalah masalah publik menjadi perhatian para pembentuk kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.