Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan

Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan

Kedua konsep ini, pembentukan kebijakan dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang mirip, namun sebenarnya keduanya merupakan konsep yang sama sekali berbeda walaupun antara keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Proses pembentukan kebijakan publik (policy formulation) melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan proses proses intelektual. Kita akan membahas masing masing aspek tersebut dalam pembahasan selanjutnya.

Pembentukan kebijakan melibatkan percabangan yang luas. Ini berarti bahwa kegiatan pembentukan kebijakan berhubungan dengan keseluruhan sistem, seperti misalnya perubahan perubahan dalam tujuan organisasi atau perubahan strategi manajemen yang mempunyai implikasi pada keseluruhan organisasi.

Pembentukan kebijakan melibatkan perspektif jangka panjang. Ini berarti bahwa arah keputusan dalam pembentukan kebijakan diharapkan mempunyai dampak pada organisasi untuk waktu yang panjang

Pembentukan kebijakan menggunakan sumber sumber kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah. Ini berarti bahwa sumber daya manusia (sebagai sumber yang paling penting), keuangan dan sumber sumber yang lain, diambil guna menunjang situasi situasi khusus untuk mengelola lingkungan yang dinamis. Untuk memahami bagaimana proses pembentukan kebijakan efektif, perlu adanya beberapa kriteria yang mampu menunjukkan seperti apakah proses pembentukan kebijakan yang efektif tersebut.

Pembentukan kebijaka merupakan proses intelektual. Dalam pembentukan kebijakan individu individu yang terlibat dalam pembentukan kebijakan menerima, menganalisis, dan memilih di antara alternatif alternatif, berhubungan dengan elemen elemen kebijakan, seperti misi utama, tujuan tujuan organisasi yang lebih luas, kebijakan kebijakan dan strategi. Pola pola seperti ini lebih mirip dengan model pemngambilan keputusan yang mendasarkan diri pada teori rasional komprehensif.

Pembentukan kebijakan sebagai kelanjutan proses sosial yang dinamis. Pembentukan kebijakan tidak hanya suatu tugas untuk dikerjakan beberapa waktu ketika manajemen puncak bertemu untuk memutuskan masalah masalah kritis. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial dinamis yang berkelanjutan dari implementasi dan perbaikan kebijakan sebagai hasil dari perubahan dalam smber daya dan lingkungan. Ini berarti agar suatu organisasi tetap hidup, maka perubaha perubahan mungkin harus dibuat agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan perubahan yang terjadi, baik menyangkut sumber daya organisasi maupun lingkungan harus direspon organisasi melalui perubahan perubahan kebijakan. Dengan demikian, proses yang terjadi dalam organisasi menyangkut pembentukan kebijakan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi merupakan proses yang dinamis karena merupakan resultan dari berbagai faktor.

Di sisi yang lain, aderson membuat kategorisasi untuk membedakan antaara berbagai konsep dalam kebijakan publik, menurut anderson perumusan kebijakan menyangkut upaaya menjawab pertanyaan berbagai alternatif disepakati untuk masalah masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek aspek seperti misalnya, bagaimana masalah masalah publik menjadi perhatian para pembentuk kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.