Para pemeran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan

Para pemeran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan

Di samping para pembuat keputusan kebijakan yang resmi, kita juga sering menemukan para pemeran serta yang tidak resmi. Mereka biasanya berpartisipasi di dalam proses pembentukan kebijakan. Kelompok kelompok ini dikatakan tidak resmi karena meskipun mereka terlibat aktif di dalam perumusan kebijakan, akan tetapi mereka tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat. 

Dalam uraian berikut, kita akan mengidentifikasi bebeapa pemeran serta yang tidak resmi tersebut.

Kelompok kelompok kepentingan

Kelompok ini merupakan pemeran serta tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara. Perbedaan yang mungkin ada bergantung pada apakah negara negara tersebut demokratik ataukah otoriter, modern atau berkembang. Perbedaan tersebut menyangkut keabsahan serta hubungan antara pemerintah dengan kelompok kelompok tadi. Dengan demikian, dalam sistem politik demokratik kelompok kelompok kepentingan akan lebih memainkan peran yang penting dengan kegiatan yang lebih terbuka dibandingkan dengan sistem otoriter. Hal ini terjadi karena dalam sistem politik demokrasi kebebasan berpendapat dilindungi, serta warga negara lebih mempunyai keterlibatan politik. Walaupun dalam kedua sistem yang disebutkan di atas kelompok kelompok kepentingan berbeda dalam hal hubungan dan sifat aktivitasnya, namun di semua sistem tadi di kelompok kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan tuntutan dan memberikan alternatif alternatif tindakan kebijakan. Selain itu, kelompok ini juga sering memberikan informasi kepada para pejabat publik dan seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi konsekuensi yang mungkin timbul dari usul usul kebijakan yang diajukan. Dengan demikian, kelompok kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan.

Di amerika serikat dimana demokrasi pluralis lebih berkembang, kelompok kelompok kepentingan ini menjadi sumber utama bagi lahirnya tuntutan tuntutan tindakan kebijakan terhadap pejabat pejabat pemerintah. Dan karena sifat pluralisnya, kelompok kelompok kepentingan di negara ini mempunyai jumlah yang besar dengan kepentingan, ukuran, organisasi, dan cara kerja yang beraneka ragam. Oleh karena mereka biasanya mempunyai kepentingan yang beraneka ragam dan kadang kadang bertentangan terhadap isu kebijakan, maka pejabat pemerintah dituntut untuk mampu menyelaraskan kepentingan kepentingan tersebut. Satu hal yang harus diingat dalam mengkaji kelompok kelompok kepentingan adalah bahwa kelompok kelompok yang diorganisasikan dengan baik akan melakukan kegiatan yang terogranisasikan dengan baik pula dibandingkan dengan kelompok kelompok yang tidak diorganisasikan dengan baik.

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada banyak faktor yang menyangkut ukuran ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku para pejabat pemerintah, dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik. Selain itu, pengaruh kelompok kepentingan dalam pembuatan keputusan ditentukan pula oleh pandangan yang ditujukan terhadap kelompok tersebut. Suatu kelompok yang dianggap baik dan besar akan cenderung efektif dalam memengaruhi keputusan kebijakan dibandingkan dengan kelompok yang dipandang sebaliknya. Berdasarkan faktor faktor yang telah disebutkan tadi, maka suatu kelompok kepentingan akan efektif memengaruhi keputusan kebijakan tertentu, namun mereka cenderung tidak efektif dalam memengaruhi bidang kebijakan yang lain. Misalnya, suatu kelompok kepentingan yang terdiri dari para guru akan efektif dalam memengaruhi kebijakan pendidikan nasional atau menyangkut kesejahteraan para guru, namun kelompok ini belum tentu efektif dalam memengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan kaum buruh.

Zeigler dan van dalen melakukan penelitian terhadap kelompok kelompok penekan di negara bagian amerika serikat dengan memfokuskan  pada tiga variabel, yakni variabel kekuatan kompetisi partai, kepaduan legislatif (kekuatan partai partai dalam legislatif) dan variabel sosial ekonomi. Dengan memfokuskan pada ketiga variabel ini, mereka menemukan adanya pola pola hubungan antara kelompok kelompok tadi. 

Kelompok kelompok penekan yang kuat cenderung berhubungan dengan partai yang lemah dalam pemilihan maupun dalam legislatif, penduduk perkotaan yang rendah, pendapatan per kapita yang rendah serta tersedia lapangan kerja yang tinggi di sektor non industri pertanian, perikanan dan kehutanan. Pola kedua yang ditunjukkan oleh penelitian zeigler dan van dalen adalah bahwa kelompok kelompok penekan yang lemah lebih cenderung berhubungan dengan partai partai politik yang kuat dan kompetitif, serta tingkat penduduk perkotaan yang tinggi dan tersedianya pekerjaan di sektor industri.

Partai partai politik

Dalam sistem demokrasi, partai partai politik memegang peran penting. Dalam sistem tersebut, partai politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hal ini berarti bahwa partai partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Namun demikian, kita tidak dapat mengabaikan begitu saja pengaruh mereka dalam proses pembentukan kebijakan.

Dalam masyarakat modern, partai partai politik seringkali melakukan ‘’agregasi kepentingan’’. Partai partai tersebut berusaha untuk mengubah tuntutan tuntutan tertentu dari kelompok kelompok kepentingan menjadi alternatif alternatif kebijakan. Ukuran partai politik yang bersangkutan akan menentukan cara partai politik tersebut dalam mengagresikan kepentingan. Dalam siste dua partai predominan seperti yang berlaku di amerika serikat dan inggris, keinginan untuk memeroleh dukungan pemilih mengharuskan partai partai ini untuk memasukkan ke dalam ‘’paket’’ kebijakan mereka tuntutan tuntutan yang mempunyai dukungan luas dari para pemilih atau rakyat serta mencegah kelompok kelompok yang menonjol untuk menjauhkan diri. Sementara itu, dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di perancis, partai partai politik kurang memiliki peran dalam mengagresikan kepentingan. Mereka biasanya bertindak sebagai wakil wakil dari kepentingan kepentingan yang terbatas. Pada umumnya, walaupun partai partai politik ini mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok kelompok kepentingan, namun mereka lebih cenderung bertindak sebagai perantara daripada sebagai pendukung kepentingan kepentingan tertentu dalam pembentukan kebijakan. Sedangkan dalam sistem satu partai, partai politik merupakan kekuatan yang predominan dalam pembentukan kebijakan.

Warganegara individu

Dalam pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warganegara individu sering diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif, kelompok kepentingan serta pemeran serta lainnya yang lebih menonjol. 

Walaupun tugas pembentukan kebijakan pada dasarnya diserahkan kepada para pejabat publik, namun dalam beberapa hal para individu warganegara individu ini masih dapat mengambil peran secara aktif dalam pengambilan keputusan. Di beberapa negara bagian di amerika serikat seperti misalnya di negara bagian california, dan di negara swiss, para warganegara individu masih memiliki peran dalam pembuatan undang undang. Selain itu, suara mereka juga dibutuhkan dalam amandemen konstitusi. Namun demikian, beberapa ahli mempunyai kritik terhadap peran serta warganegara ini dalam pembuatan keputusan. Kita akan sedikit menyinggung mengenai kritik tersebut dalam uraian selanjutnya.

Peran serta warganegara dalam sistem politik, walaupun sistem politik tersebut merupakan sistem politik demokrasi, sering dianggap mempunyai peran serta yang rendah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak orang yang tidak memberikan suaranya pada waktu pemilihan umum, tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik, serta tidak terlibat dalam kelompok kelompok penekan, serta mempunyai perhatian yang rendah terhadap sistem politik. Bahkan berdasarkan survei yang pernah dilakukan terhadap para pemilih, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa para pemilih ini memeroleh pengaruh yang relatif kecil dari pertimbangan pertimbangan kebijakan. Sementara itu, studi yang lain yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld menunjukkan bahwa referensi para pemilih lebih dipengaruhi oleh para pemuka pendapat dibandingkan oleh faktor faktor yang lain, seperti misalnya media massa.

Walaupun kritik yang dikemukakan di atas barangkali benar, namun hal ini tidak berarti bahwa warganegara tidak mempunyai peran sama sekali dalam proses pembuatan keputusan. Uraian berikut akan berusaha mengungkap kemungkinan kemungkinan yang masih ada menyangkut peran serta warganegara dalam pembuatan keputusan tersebut. Uraian akan didasarkan pada dua sistem demokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa baik dalam sistem otoriter maupun dalam sistem demokrasi para warganegara mempunyai peluang untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan.

Di negara negara yang mendasarkan diri pada sistem otoriter, kepentingan kepentingan dan keinginan keinginan para warga negara biasanya merupakan akibat dari kebijakan kebijakan publik. Para diktraktor dalam sistem otoriter tetap akan menaruh perhatian terhadap apa yang menjadi keinginan rakyat agar kekacauan sedapat mungkin diminimalkan. Selain itu, rezim otoriter ini juga mempunyai keinginan untuk menjaga keutuhan negara, suatu hal yang juga diinginkan oleh para warganegara sekalipun di negara negara yang mendasarkan pada sistem ini, para warganegara tidak diizinkan terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan.

Sementara itu, di negara negara demokratik pemilihan umum barangkali merupakan tanggapan tidak langsung terhadap tuntutan tuntutan warga negara. Dalam hal ini, charles lindblom menyatakan bahwa perbedaan yang paling menonjol antara rezim otoriter denan rzim demokratik adalah bahwa dalam rezim demokratik para warganegara memilih para pembentuk kebijakan puncak dalam pemilihan pemilihan yang murni. Beberapa ilmuwan politik berspekulasi bahwa pemberian suara dalam pemilihan pemilihan yang murni mungkin merupakan suatu metode yang penting dari pengaruh warganegara dalam pembentukan kebijakan karena hal ini memungkinkan warganegara untuk memilih para pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan pejabat pejabat ini mengenai kebijakan tertentu. Oleh karena itu, menurut lindblom, keinginan para warganegara perlu mendapat perhatian oleh para pembentuk kebijakan. Aturan yang dikemukakan oleh lindblom ini kadang kadang dinyatakan dalam aphorisme bahwa warganegara mempunyai hak untuk didengar dan para pejabat mempunyai tugas untuk mendengarkannya.