Model sistem

Model sistem

Paine dan naumes menawarkan suatu model perumusan kebijaka yang merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh davis easton. Model ini menurut paine dan naumes merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan. Menurut paine dan naumes model ini, disusun hanya berasal dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang akan : pertama, menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan ekternal. Kedua, memuaskan permintaan lingkungan. Ketiga, secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri.

Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh easton, paine dan naumes menggambarkan model pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembentuk kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembentukan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara para pembentuk kebijakan dengan lingkungannya. Interkasi yang terjadi dalam bentuk masukan dan keluaran (inputs dan outputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinterkasi dengan organisasi. Paine dan naumes memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung pada proses pembuatan kebijakan.

Menurut model siste, kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu politik terhadap kondisi atau keadaan yang berada di luar batas batas sistem politik. Kekuatan kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan memengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan masukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.

Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai nilai bagi suatu masyarakat. Keluaran keluaran (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi alokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi alokasi ini merupakan kebijakan publik.

Konseptualisasi kegiatan kegiatan dan kebijakan publik ini dapat dilihat dalam gambar 1. Gambar ini adalah suatu versi yang disederhanakan dari gagasan ilmu poliktik yang dijelaskan panjang lebar oleh seorang ilmuwan politik bernama david easton. Pemikiran sistem politik yang dikemukakan oleh easton ini, baik secara implisit atau ekspisit telah digunakan oleh banyak sarjana untuk melakukan analisis mengenai sebab sebab dan konsekuensi konsekuensi yang timbul akibat adanya kebijakan publik.

Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep ‘’sistem’’ itu sendiri menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan tuntutan (demands) menjadi keputusan keputusan yang otoritatif. Konsep ‘’sistem’’ juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara elemen elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan kekuatan yang berasal dari lingkungan (internal and external environments). Masukan masukan diterima oleh sistem politik dalam bentuk tuntutan tuntutan (demands) dan dukungan (supports).

Tuntutan tuntuan timbul bilai individu atau kelompok kelompok di luar sistem politik memainkan peran dalam memengaruhi kebijakan publik. Kelompok kelompok ini secara aktif berusaha memengaruhi kebijakan publik. Sedangkan dukungan (supports) bisa berupa sumber sumber keuangan yang dimiliki oleh sistem politik, dan dukungan politik dari individu individu atau kelompok kelompok atau dengan cara mereka menerima hasil hasil pemilihan pemilihan, mematuhi undang undang, membayar pajak, dan secara umum mematuhi keputusan keputusan kebijakan. Suatu sistem menyerap bermacam macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain. Misalnya, tuntutan organisasi buruh untuk menaikkan upah minimum barangkali akan bertentangan dengan kelompok pengusaha yang menghendaki sebaliknya.

Untuk mengubah tuntutan tuntutan menjadi hasil hasil kebijakan (policy outputs), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interkasi antar berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni : pertama, menghailkan outputs yang secara layak memuaskan. Kedua, menyandarkan diri pada ikatan ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri. Ketiga, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas).

Dengan penjelasan yang demikian, maka model ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan kebijakan. Selain itu, model ini juga menyadarkan mengenai beberapa aspek penting dari proses perumusan kebijakan, seperti misalnya bagaimana masukan masukan dari lingkungan memengaruhi substansi kebijakan publik dan sifat sistem politik? Bagaimana kebijaka publik memengaruhi lingkungan dan tuntutan tuntutan berikut sebagai tindakan? Kekuatan kekuatan atau faktor faktor apa saja yang berasal dari lingkungan memainkan peran penting untuk mendorong timbulnya tuntutan tuntutan kepada sistem politik.

Kebijakan pemerintah dalam kasus pendirian pabrik PT. indorayon menjadi contoh yang cukup baik untuk menjelaskan bagaimana proses interaksi antara lingkungan, para pembuat keputusan kebijakan dan lingkungan berinteraksi dengan suatu sistem politik.

Pada awalnya, niat untuk mendirikan perusahaan pulp dan rayon didorong oleh keinginan untuk menggerakkan proses industriaslisasidi indonesia, meningkatkan pendapatan pemerintah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Keinginan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan pemerintah untuk mendirikan PT. Inti Indorayon Utama melalui surat keputusan bersama antara Menteri Riset dan Teknologi / ketua BPPT dan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup No. SK / 681 / M/ BPP/ XI/ 1986 tanggal 13 november 1986 tentang pemberian izin PT. IIU.

Namun dalam proses selanjutnya, pendirian PT. IIU ini menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (unintented consequencies), yakni kerusakan lingkungan yang berupa pembabatan hutan seluas 50.000 hektar, merusak 30 hektar sawah dan 6 hektar ladang, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga tidak dapat dicapai. Kondisi ini mendorong beberapa elemen dalam masyarakat seperti misalnya, masyarakat porsea, LSM, mahasiswa dan forum internasional (CGI) menuntut pemerintah segera mengambil sikap terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebagian dari elemen elemen  dalam masyarakat ini menuntutan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat, maka aktivitas perusahaan ini akhirnya dihentikan untuk sementara oleh pemerintah pada bulan maret 1999. Namun demikian, seperti diungkapkan yunilawati, proses penutupan sementara PT. IIU ini tidak hanya sampai di sini. Nantinya, masih ditentukan oleh berbagai tarik ulur di antara berbagai kepentingan menyangkut persoalan pabrik pulp terbesar di asia tersebut.

Kasus yang baru saja dipaparkan di atas mencerminkan bagaimana tuntutan tuntutan terhadap sistem di tanggapi oleh para pembentuk kebijakan publik. Tuntutan tuntutan dari lingkungan tersebut ditanggapi dalam bentuk keluaran (output) dari sistem politik berupa penghentian sementara perusahaan PT. inti indorayon utama. Proses tuntutan dan dukungan seperti ini akan terus berlangsung.

Sebuah contoh kasus lain yang menarik bisa dibaca dalam bukunya robert lineberry dan ira sharkansky yang berjudul : urbon politics and public policy. Lineberry and sharkansky mengaplikasikan model sistem untuk menjelaskan masalah masalah kebijakan publik urban. Menurut mereka, tugas dari para pembentuk kebijakan urban adalah untuk mengubah inputs yang berasal dari lingkungan menjadi kebijakan publik yang dirancang mempunyai dampak pada masalah masalah lingkungan. Umpan balik (feedback) dari dampak kebijakan memengaruhi inputs mendatang dan membentuk tuntutan tuntutan baru pada sistem politik urban.

 Dua penulis itu juga menambahkan suatu dimensi tambahan yang menarik terhadap model sistem politik dengan memperkenalkan perspektif analisis makro dan perspektif analisis mikro. Analisis mikro menjelaskan perilaku komunitas, sementara analisis mikro menerangkan perilaku aktor aktor submasyarakat. Suatu partisipasi kegiatan khusus, pembuatan anggaran belanja, dan dampak pembaruan urban bisa dijelaskan dari dua perspektif ini.

Kegunaan teori sistem bagi studi kebijakan publik bisa diringkas sebagai berikut:

1. dimensi dimensi penting apa dari lingkungan yang menggerakkan tuntutan tuntutan pada sistem politik?

2. karakteristik karakteristik penting apa dari sistem politik yang memungkinkannya untuk mengubah tuntutan tuntutan menjadi kebijakan publik dan mempertahankan diri dalam suatu kurun waktu.

3. bagaimana inputs lingkungan memengaruhi karakter sistem politik?

4. bagaimana karakteristik karakteristik sistem politik memengaruhi isi (content) kebijakan publik?

5. bagaimana inputs lingkungan memengaruhi isi kebijakan publik?

6. bagaimana kebijakan publik memengaruhi - melalui umpan balik – lingkungan dan karakter sistem politik?

Kontribusasi teori sistem terhadap analisis kebijakan publik terletak dalam pertanyaan pertanyaan yang disebutkan dalam enam bidang penyelidikan kritis di atas.