Model rasional komprehensif

Model rasional komprehensif

Model ini merupakan model pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan juga yang paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Pada dasarnya model ini terdiri dari beberapa elemen, yakni:

1. pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalah masalah yang lain atau paling tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah masalah yang lain.

2. tujuan tujuan, nilai nilai atau sasaran sasaran yang mengarahkan pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya.

3. berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki.

4. konsekuensi konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti.

5. setiap alternatif da konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan dengan alternatif alternatif lain. 

Pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi konsekuensinya yang memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaran sasaran yang hendak dicapai.

Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan (intended goal).

Namun demikian, beberapa ahli di bidang kebijakan publik mengajukan beberapa keberatan dan kritik terhadap model ini. Pertama, menurut para pengkrtik model rasional komprehensif, para pembuat keputusan tidak dihadapkan pada masalah masalah konkret yang jelas. Masalah yang sering dihadapi di lapangan adalah kesulitan dalam membatasi masalah itu sendiri. Seringkali para pembuat keputusan gagal mendefinisikan masalah yang jelas. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak tepat kalau tidak ingin dikatakan ‘’melenceng’’ sama sekali. Sebagai contoh, kemiskinan di indonesia disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja dan tingkat ketrampilan / pendidikan di kalangan masyarakat ataukah memang kebijakan pemerintah itu sendiri yang selalu berpihak kepada kelompok kelompok tertentu sehingga di masyarakat muncul ketimpangan dan kemiskinan.

Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah ini, pada akhirnya akan menyebabkan pula kegagalan dalam menentukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di indonesia. Rumitnya mendefinisikan masalah dapat juga kita lihat dalam kasus kenaikan harga harga barang yang berlangsung dengan cepat. Bila harga barang naik dengan cepat kemudian orang mengatakan, ‘’kita harus berbuat sesuatu mengenai masalah inflasi’’, maka akan muncul pertanyaan apakah yang menjadi akar masalahnya? Permintaan barang yang berlebihan sehingga berlaku hukum ekonomi? Persediaan barang barang dan jasa yang tidak memadai? Apakah karena terjadi penimbunan barang barang tersebut? Apakah karena psikologi inflasi? Ataukah disebabkan oleh gabungan dari ini semua? Pada kasus seperti ini bagaimanapun orang menjadi sangat sulit untuk menentukan variabel variabel pokok yang menjadi penyebab inflasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa membatasi masalah seringkali merupakan problem utama bagi pembuat keputusan.

Kedua, kritik selanjutnya terhadap model model rasional komprehensif adalah bahwa teori rasional komprehensif menurut mereka tidak realistis dalam tuntutan tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Menurut model rasional komprehensif, pembuat keputusan akan mempunyai cukup informasi mengenai alternatif alternatif yang digunakan untuk menanggulangi masalah. Asumsi yang digunakan model ini adalah bahwa pembuat keputusan akan mampu membuat perbandingan alternatif alternatif berdasarkan biaya dan keuntungan secara tepat. Dalam kenyataannya, seperti diungkapkan oleh para pengkritik model ini, pemikiran sesaat tentang sumber sumber informasi dan intelektual yang dibutuhkan agar dapat bertindak secara rasional mengenai masalah inflasi yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan hambatan hambatan terhadap tindakan rasional yang dinyatakan dalam asumsi asumsi ini, misalnya kurangnya waktu, kesulitan mengumpulkan informasi dan meramalkan kerumitan perhitungan perhitungan masa depan. Para pembuat keputusan seringkali dihadapkan oleh waktu yang tidak memadai karena desakan desakan masalah yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Hal ini berakibat pada ketidakuratan informasi yang digunakan karena proses pengumpulan informasi itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketiga, merujuk pada aspek nilai. Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada kesepakatan nilai. Sementara itu, nilai nilai yang bertentangan tersebut tidak mudah diperbandingkan atau diukur bobotnya. Selain itu, menurut para pengkritik model rasional komprehensif, para pembuat keputusan mempunyai kemungkinan untuk mengacaukan nilai nilai pribadi dengan nilai nilai publik. Pada akhirnya, seperti diungkapkan oleh para pengkritik teori ini, asumsi rasionalistik yang menyatakan bahwa fakta fakta dan nilai nilai dapat dipisahkan dengan mudah tidak berlaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Keempat, model ini lebih merujuk pada kenyataan bahwa para pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan keputusan keputusan berdasarkan tujuan tujuan masyarakat, tetapi sebaliknya mereka mencoba memaksimalkan ganjaran ganjaran mereka sendiri, seperti misalnya kekuasaan, kedudukan, motivasi agar dipilih kembali pada pemilu yang akan datang, uang dan sebagainya.

Kelima, para pembuat keputusan mempunyai kebutuhan kebutuhan, hambatan hambatan dan kekurangan kekurangan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keputusan keputusan atas dasar rasionalitas yang tinggi. Kritik kelima ini lebih didasarkan pada kelemahan kelemahan yang secara alamiah dimiliki manusia.

Keenam, sekalipun para pembuat keputusan dapat memanfaatkan teknik teknik analisis komputer yang paling maju, mereka tida mempunyai kecakapan yang cukup untuk menghitung rasio biaya dan keuntungan secara tepat bila sejumlah besar nilai yang berbeda beda, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang menjadi taruhannya.

Ketujuh, investasi investasi yang besar dalam program program dan kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya.

Kedelapan, terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi konsekuensi dari masing masing alternatif, termasuk di dalamnya biaya pengumpulan informasi, ketersediaan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulannya.

Dalam pandangan Ira Sharkansky, ada lima hambatan yang dihadapi oleh decision makers untuk mengambil keputusan rasional, sebagai berikut:

(1) the multitude of problems, goals, and policy commitments that are imposed on – pr kept from – decision makers by actors In the environment of an administrative unit; (2) barriers to collecting adequate information about the variety of ‘’acceptable’’ goals and policies; (3) the personal needs, commitments, ihhibitions, and inadequacies of decision – makers which interfere in their assesment of goals and policies that are acceptable from their agency’s point of view; (4) structural difficulties within administrative units and involving their relations with legislative branches of government; and (5) the deviant behavior of individual administrators.

Masalah masalah dan persoalan persoalan yang dikemukakan oleh para pengkritik model rasional komprehensif ini boleh dikatakan beragam, sehingga masing masing kritik perlu dikaji secara terpisah, dan memiliki sejumlah keterbatasan pada pembuat keputusan yang mencoba memberikan ‘’satu alternatif terbaik’’ keputusan rasional. Kritik kritik ini didasarkan pada ketidakmampuan decision makers untuk benar benar mengambil keputusan sesuai dengan konsep model rasional, tidak perlu mempunyai makna bahwa model ini mempunyai kelemahan dalam tingkat kemampuan penerapan (degree of applicability). 

Sesungguhnya, model pembuatan keputusan rasional ini dalam hal hal tertentu bisa dikatakan berhasil, seperti dalam meningkatkan dan memperbesar efisiensi dan keefektifan kegiatan kegiatan pemerintah melalui aplikasinya pada PPBS, operations research, sistems analysis, cost benefit analysis, and cost-effectiveness analysis.