Model kualitatif optimal

Model kualitatif optimal

Model kualitatif optimal pembuatan kebijakan publik dikemukakan oleh yehezkel dror dan dijelaskan secara rinci dalam buku bukunya, public policymaking reexamined (1968), dan ventures in policy sciences: concepts and application (1971). Dror menanggapi secara komprehensif terhadap kebutuhan untuk mengembangkan suatu model yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebijakan publik, dan mencoba untuk menganalisa karakteristik karakteristik utama pembentukan kebijakan publik dengan mengidentifikasi kelemahan kelemahan dan kekuatan kekuatan pokok dari model model pembentukan kebijakan normatif yang ada. Model optimal yang dikembangkan dror, dirancang untuk mengoreksi kelemahan kelemahan model model pembentukan kebijakan dan untuk memberikan pedoman pedoman inovatif bagi pembentukan kebijakan kualitatif.

Dalam tiga bagian pertama dari buku dror, public policymaking reexamined merupakan suatu elaborasi dari visi dror tentang sebuah paradigma untuk mengevaluasi pembentukan kebijakan dalam kaitannya dengan apa yang telah, apa, apa yang bisa, dan apa yang seharusnya, diukur menurut fisibilitas ekonomi dan politik. 

Kerangka kerja ini memberikan kriteria yang terinci untuk mengevaluasi pembentukan kebijakan, dan ukuran ukuran untuk penilaian hasil (output), proses dan struktur struktur sebagai indeks dari konsep inklusif, yaitu hasil bersih atau ‘’net output’’, yang dirumuskan oleh dror untuk membantu sebagai pin pengkait secara abstrak antara apa, apa yang bisa. Model ini secara abstrak cukup memadai dan fleksibel dalam memberikan ruang konseptual untuk elaborasi berbagai sarana evaluatif yang muncul sebagai kualitas dalam memperbaiki kemampuan mengavaluasi kebijakan.

Menurut dror, pembentukan kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis dan sangat kompleks di mana berbagai komponen memberikan kontribusi yang berbeda. Proses itu menentukan garis pedoman penting bagi tindakan yang ditujukan di masa depan terutama oleh organ organ pemerintah. Garis pedoman kebijakan secara formal bertujuan untuk mencapai apa yang dalam kepentingan publik, sarana yang dimungkinkan. Beranjak dari batasan kebijakan ini, dror mengemukakan ‘’model kualitatif optimal’’ yang didasarkan pada asumsi asumsi normatif instrumental. Karakteristik utama dari model ini adalah sebagai berikut: (1) model ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif; (2) model ini mempunyai komponen komponen rasional dan ekstrarasional; (3) landasan pemikiran adalah rasional secara ekonomi; (4) model ini mempunyai kaitan dengan pembuatan metapolicy; (5) model ini mempunyai a built-in feedback.

Dror berpendapat bahwa tidak ada pendekatan rasional yang murni, di mana kebijakan didasarkan pada kenyataan yang tidak bisa  dipertentangkan, atau pendekatan ektrarasional secara murni, di mana kebijakan didasarkan pada intuisi atau bahwa fenomena elusif ‘’kecerdasan politik’’ (political savvy) bisa dimungkinkan atau bisa diinginkan. Sebuah aspek yang diperbaiki dari model kualitatif optimal adalah bahwa model ini mempunyai komponen komponen rasional dan ektrarasional. Bagi dror, ujian yang sesungguhnya dari pembentukan kebijakan adalah pengaruhnya pada situasi situasi yang sebenarnya. Persoalan pertama yang harus dijawab mengenai sebuah kebijakan adalah ‘’apa peluang peluangnya untuk memengaruhi realitas?’’ atau ‘’apa fisibilitas ekonomi dan politiknya?’’

Lebih jauh dror berpendapat sebagai berikut:

The political feasibility of policy is the probability that it will be sufficiently acceptable to the various secondary decision makers, executors, interest groups, and publics whose partisipation or acquiscence is needed, that it can be translated into action. Political or acquiscence is needed, that it can be translated into action. Political feasibility depends on the power structure of the involved systems, and on the ability of the poicy makers and of the policy itself to recruit support. The economic feasibility of policy is the probability that the resources, both general (money) and specific (trained manpower, raw materials, and information), needed to execute it will be available.

Setelah memperkenalkan model optimalnya, dror menyarankan bahwa suatu ilmu kebijakan sangat dibutuhkan, dan mengetengahkan sebuah paradigma baru bagi suatu disiplin ilmu. 

Harapan dror terhadap ilmu kebijakan dapat diringkas sebagai berikut:

1. perhatikan utama dari ilmu ilmu kebijakan adalah pemahaman, perbaikan sistem pengendalian makro, dan khususnya sistem pembentukan kebijakan publik.

2. batas batas tradisional antar cabang pengetahuan, dan khususnya antara berbagai ilmu perilaku dan cabang cabang pengetahuan keputusan, harus dihilangkan. Ilmu ilmu kebijakan harus mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai cabang pengetahuan dan membangunnya ke dalam supradisiplin yang memfokuskan pada pembentukan kebijakan publik. Secara khusus, ilmu kebijakan didasarkan pada penggabungan antara ilmu ilmu perilaku dan pendekatan pendekatan keputusan secara analitik.

3. dikotomi antara penelitian murni dan terapan harus dijembatani. Dalam ilmu ilmu kebijakan integrasi antara penelitian murni dan terapan diwujudkan dengan perbaikan pengarahan masyarakat sebagai tujuan akhir.

4. pengetahuan dan pengalaman pribadi harus diterima sebagai sumber pengetahuan yang penting, di samping metode metode penelitian konvensional dan studi.

5. ilmu ilmu kebijakan bersama dengan ilmu ilmu normal mempunyai kaitan penting dengan pengetahuan normatif instrumental, dalam pengertian diarahkan pada sarana dan tujuan tujuan langsung, daripada nilai nilai absolut. Namun, ilmu ilmu kebijakan adalah sensitif terhadap kesulitan kesulitan dalam memperoleh ‘’value free sciences’’ dan mencoba memberi kontribusi kepada pilihan nilai dengan mengeksplorasi implikasi implikasi nilai, konsistensi nilai, biaya nilai landasan perilaku dari komitmen nilai.

6. nilai nilai kebijakan adalah sangat sensitif berkaitan dengan waktu, mengenai waktu sekarangsebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Akibatnya, ada penolakan pendekatan historis terhadap ilmu ilmu perilaku kontemporer dan pendekatan pendekatan analitik. Sebaliknya, penekanan pada perkembangan perkembangan historis pada satu sisi, dan dimensi dimensi masa depan pada sisi lain sebagai konteks untuk perbaikan pembentukan kebijakan.

7. ilmu ilmu kebijakan mempunyai komitmen berupaya untuk meningkatkan kegunaan ilmu ilmu kebijakan dalam pembentukan kebijakan aktual, dan mempersiapkan para profesional untuk menempati posisi ilmu ilmu kebijakan di semua sistem pengarahan masyarakat.

8. ilmu ilmu kebijakan mengatur kontribusi pengetahuan sistematis dan rasionalitas terstruktur untuk rancangan dan bekerjanya sistem pengarahan masyarakat.

Bagi dror, ilmu kebijakan menjadi tumpuan harapan untuk memperbaiki keterbelakangan dari semua lembaga manusia dan membiasakan pembentukan kebijakan dan pembuatan keputusan. Ia menjadi upaya penting untuk menilai dan mencapai peran sentral bagi rasionalitas dan intelektualisme dalam masalah masalah manusia dan untuk meningkatkan kapasitas kemanusiaan guna mengarahkan masa depannya.

Model model kebijakan yang ada menggambarkan apakah, dan untuk sebagian besar, mengharapkan perbaikan perbaikan yang secara esensial inkremental. Dror mencoba untuk menyatakan apa yang seharusnya, dan bagaimana mendekati model yang ideal. Sementara pembentukan kebijakan deskriptif membahas prioritas prioritas sekarang dan pembuatan kebijakan dalam konteks pertimbangan pertimbangan ex post facto terhadap dampak kebijakan. Dror mengusulkan suatu model yang berorientasi ke depan (forward looking) untuk meramalkan konsekuensi konsekuensi kebijakan. Kesimpulan dror adalah meningkatkan kompetensi teori organisasi, pengembangan personil, studi inteligensi dan teori informasi, ilmu kebijakan, penelitian lapangan dan ilmu keputusan, dan teori sistem guna memberikan saluran saluran bagi perbaikan penting pelayanan pelayanan publik yang bisa diwujudkan dengan menggunakan sarana perbaikan penting ‘’metapolicy’’ yaitu membentuk kebijakan tentang pembentukan kebijakan.

Beberapa model pembentukan kebijakan publik telah dikaji ulang dan diprensentasikan untuk memudahkan pemahaman sifat dinamik dan kompleksitas yang melingkupi proses pembentukan kebijakan. Masing masing model yang dipresentasikan itu mewakili perspektif yang berbeda dalam memandang pembentukan kebijakan. Sudah barang tentu, terdapat elemen elemen serupa yang terkandung dalam beberapa model, dan dalam beberapa kasus perspektif mempunyai perbedaan yang sangat kecil. Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat kesamaan dalam semua model, dan itu ada dalam konsep itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa model adalah tidak lebih dari abstraksi atau representasi dari dunianya seseorang yang ada dalam pikirannya. Dalam hal ini model kemudian merupakan realitas realitas subjektif, atau perspeksi dan citra (image) dari sebuah dunia yang objektif.