PENGANTAR ILMU POLITIK BAB IV UNSUR-UNSUR NEGARA

unsur-unsur adalah bagian-bagian unttuk membentuk sesuatu sehingga apabila salah satu bagian tidak terpenuhi maka sesuatu tidak memenuhi syarat, untuk negara maka unsurnya adalah pemerintahan, penduduk, wilayah dan pengakuan. tetapi keberadaan konstitusi walaupun penting, negara sebesar kerajaan inggris malahan tidak memilikinya kecuali konvensi (kebiasaan) dan undang-undang biasa dibawahnya. negara itu sendiri adalah objek material ilmu politik sebagaimana yang akan diuraikan pada bab selanjutnya nanti.

A. Pemerintahan
bagaimanapun manusia itu hidup seorang diri, dia tidak akan dapat lepas dari peraturan, baik peraturan yang dibuatnya sendiri maupun peraturan yang dipaksakan oleh lingkungannya. artinya dia tidak dapat bebas sekehendak hatinya. hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan yang bersangkutan. dengan demikian kebebasan mutlak yang abadi itu tidak ada.

pada awalnya peraturan tersebut dapat berbentuk cara dan corak kerja, yang pada gilirannya nanti dapat menjadi suatu sistem yang berangkai, yang kompleksitasnya tergantung tingkat budaya sekelompok orang. perlunya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan peraturan akan dibahas pada giliran berikutnya nanti. namun perlu disinggung bahwa kebebasan berangkat dari faktor manusia yang ingin eksis dalam hidupnya, sedangkan peraturan berangkat dari faktor keterbatasan manusia sebagai makhluk yang diciptakan . betapa kita lihat eksisnya seseorang yang ingin mewujudkan jati dirinya dalam beraktivitas, sedangkan betapa terikat seseorang untuk tidak menindas orang lain agar tercipta kesejahteraan, dan keamanan suatu bangsa.

bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu munculnya dua kelompok besar yang memerintah dan yang diperintah, antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan dengan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis di satu pihak atau demokrasi di pihak lain.

hubungan pemerintahan yang lain sebagai objek forma ilmu pemerintahan adalah peristiwa pemerintahan, yang dapat saja terjadi satu kali seperti keberadaan proklamasi, karena apabila terulang kembali akan menimbulkan keberadaan proklamasi negara baru, dan peristiwa pemerintahan berulangkali seperti pemilihan umum baik pada tingkat negara, provinsi, kabupaten, maupun pada tingkat yang paling rendah seperti desa, rukun warga, dan rukun tetangga.

jadi objek forma ilmu pemerintahan adalah hubungan antara penguasa dengan rakyatnya yang dapat dilihat dari peristiwa pemerintahan dan gejala pemerintahan yang dalam penjabarannya dapat berbentuk hubungan tirani dan anarkis sebagai puncak ekstrim gejala pemerintahan dalam hubungan vertikal. dapat pula berbentuk jual beli antara pemerintah dan rakyat dalam hubungan horizontal.

bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan berada di atas, baik dalam bentuk demokrasi langsung maupun dalam bentuk demokrasi tidak langsung yaitu perwakilan (lembaga legislatif), rakyat lalu memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, dan pemerintah harus dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama waktu yang ditentukan bersama. bentuk pertanggungjawaban itu dapat dinyatakan antara lain sebagai berikut:

accountability speech yaitu pidato pertanggung jawaban di hadapan parlemen (baik legislatif maupun konstitutif tergantung konstitusi yang dibuat) yang apabila ditolak maka pemerintah tidk dapat lagi melanjutkan roda pemerintahan tetapi apabila diterima pemerintah bersama calon pemerintah lainnya berhak ikut dalam pemilihan umum yan sudah diadakan atau akan diadakan. contoh pidato yang ditolak antara lain adalah Ir. Soekarno dengan pidato Nawaksaranya dan pidato Prof. DR. Ing BJ. Habibie ketika memasuki orde reformasi pada pergolakkan pemerintahan di indonesia.

innaugural speech yaitu pidato menjelang memulai pelaksanaan roda pemerintahan, setelah dilantik pemerintah perlu menyampaikan pidato permulaan menyampaikan visi dan misi ke depan, sebagai contoh bagaimana Thomas Jefferson menyampaikan Liberation of Independent kepada bangsa Amerika atau bagaimana Khalifah Abu Bakar Shiddiq RA mengatakan bahwa yang paling lemah dari rakyat akan tetap dibela oleh Khalifah artinya akan diberikan Living Cost sedangkan yang paling kuat tetap akan ditagih pajaknya sehingga tidak terbentuk konglomerasi.

impeachment yaitu apabila figur pemerintah memiliki kesalahan pribadi maka yang bersangkutan secara pribadi dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan anggota kabinetnya, sebagai contoh dapat dilihat kejatuhan Bill Clinton di Amerika Serikat dan kejatuhan KH. Abdurahman Wahid di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

bahwa pemerintah memberikan komando-komandonya secara satu arah (one way traffic) tanpa kompromi dan rakyat dengan serta merta menurut (sami'na wa ata'na artinya saya dengar dan saya taat) tetapi hal ini sebenarnya tidak benar karena rakyat yang mampu menolak perintah penguasa yang dzalim merupakan jihad yang terbesar, hanya saja siapa berani melawan arus.

untuk ini tercatatlah beberapa kali ketiranian di dunia yang seakan titah raja adalah undang-undang dan negara itu adalah raja atau presiden sendiri (le'etat ches moi) bahkan anak-anak raja dan presiden juga ikut berkuasa, sehingga hukum hanya untuk orang kecil sedangkan putera puteri istana kebal hukum, sebagai contoh yaitu :
1. pemerintah firaun di mesir
2. pemerintah jenderal suharto di masa orde baru
3. pemerintahan presiden suharto di masa orde baru
4. pemerintahan coucesscu di rumania
5. pemerintahan louis di perancis sebelum revolusi
6. pemerintahan shah iran sebelum revolusi islam

sehingga akhirnya terjadilah demonstrasi masa yang besar menjatuhkan pemerintah terhadap keadaan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:
1. demonstrasi yang dipimpin oleh Nabi Musa AS.
2. demonstrasi yang dipimpin Prof. DR. H. Amin Rais, MA
3. demonstrasi yang dipimpin oleh Ny. Corazon Aquino
4. demonstrasi masa rakyat Rumania
5. demonstrasi masa rakyat Perancis
6. demonstrasi yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Rohullah Khomeini

selain hubungan vertikal tersbut di atas ada pula hubungan horizontal dimana rakyat dan pemerintah diletakkan sejajar.

hubungan horizontal pemerintahan bentuk komunis tersebut diatas tampak bahwa semua barang produksi dikuasai oleh negara, perusahaan swasta tidak ada, bahkan partai tunggal hanya ada partai komunis yang berkuasa penuh, sehingga walaupun rakyat tidak membayar uang sekolah namun barang harus dibeli kepada pemerintah sebagai monopoli tunggal.

taliziduhu ndraha dalam buku metodologi pemerintahan indonesia menyampaikan gambar gambar tersebut adalah bentuk hubungan pemerintahan secara ideal yang sesungguhnya tidak pernah diikuti oleh berbagai negara secara menyeluruh (100%)

di negara jepang dengan suka rela pemerintah membeli barang milik rakyatnya sehingga sulit kita menemukan barang barang produksi negara lain yang dipakai, untuk itu jepang menang dalam eksport tetapi harus dibujuk rayu untuk berkenan melakukan import terhadap barang-barang milik negara lain, rasa besarnya nasionalisme seperti ini juga ditemui pada negara jerman sebagai soko guru jepang ketika perang dunia kedua yang pada zaman globalisasi sekarang inipun sejarah mencatat, bagaimana di saat berbagai negara di dera gelombang separatisme dan perpecahan, negara jerman bersatu malahan berkumpul kembali setelah diretakkan dalam berbagai perang dimasa yang lalu, peristiwa ini terkenal dengan peristiwa runtuhnya tembok berlin. secara etomologi pemerintah dapat diiartikan sebagai berikut dibawah ini:

1. perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak, unus yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan
2. setelah ditambah awalan 'pe' menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus
3. setelah ditambah akhiran 'an' menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal

di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, inggris menyebutnya 'government' perancis menyebutnya ' gouvernmnent ' keduaanya berasal dari perkataan latin 'gubernacalum' yang biasa sekarang kita sebut dengan 'gubernur'. dalam bahasa arab disebut dengan 'hukumat' di amerika serikat disebut dengan 'administration' sedangkan belanda mengartikan 'regering' sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

jadi ' regeren' digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan 'bestuur' diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.