PENGANTAR ILMU POLITIK E. Lembaga Kekuasaan

secara leseluruhan lembaga kekuasaan itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, inspektif, konsultatif yang diuraikan sebagai berikut:
1. eksekutif
eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang disebut juga sebagai ulil amri atau khalifah atau imam atau amirul atau pemerintah, yang dikepalai oleh seorang perdana menteri bagi kabinet parlementer dan atau merangkap kepala negara dalam kabinet presidensial
2. legislatif
legislatif adalah lembaga yang membuat unndang-undang disebutt juga sebagai parlemen karena parle berarti bicara, artinya mereka harus menyampaikan pendapatnya sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan masyarakat, mereka diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan politik masyarakat.
3. yudikatif
yudikatif adalah lembaga yang peradilan bagi pelanggar undang-undang disebut juga sebagai qadhi syuraih atau mahkamah agung, sebagai supremasi hukum tertinggi dalam sebuah negara, terdiri dari para hakim sama saja buruknya apabila melakukan pelepasan orang bersalah disatu pihak atau dilain pihak dengan menghukum orang yanng tidak bersalah
4. konstitutif
konstitutif adalah lembaga yang bersama memantau keberadaan kepala negara sebagai pelaksana undang-undang disebut juga sebagai syura ne gahdan atau majelis syura atau majelis permusyawaratan rakyat, keberadaan lembaga ini ditemui di iran, perancis, dan indonesia.
5. inspektif
inspektif adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dan apabila memperoleh data penyelewengan akan diserahkan kepada para wakil rakyat di lembaga legislatif
6. konsultatif
konsultatif adalah lembaga yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah diminta atau tidak diminta jadi di dalamnya dibentuk dari para pakar agama, para pakar ilmu, para pakar moral, lembaga ini disebut juga sebagai ahlul ahli wal aqdi.

pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengantikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat, itulah sebabnya mereka disebut sebagai anggota parlemen karena 'parle ' berarti bicara, akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif inilah yang bertanggung jawab terhadap salahnya eksekutif melaksanakan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, munculnya korupsi yang menggelapkan tertentu yang melakukan penyogokan, dan terjadinya nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dalam mengisi jabatan lowong dalam pemerintahan, kritik legislatif dalam mosi tidak percaya yang biasanya disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban jabatan, maka hal ini kemudian membuat pemerintah berjatuhan baik bupati maupun para kepala bagian sekretariat daerah dalam tugasnya, akan berakibat terhadap terhambatnya berbagai lajunya pembangunan ekonomi bahkan gaji pegawaipun tersendat.

bahwa dalam pembangunan politik yang semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot, inilah yang terjadi akhir-akhir ini dinegara kita sejak diletuskannya era keterbukaan, para anggota legislatif yang hampir setiap saat menghujat pemerintah itupun karena mereka didesak oleh demonstrasi yang tidak henti hentinya di berbagai daerah.

sebaliknya bila dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, dimana pihak eksekutif mengkebiri pihak legislatif karena bahkan ada anggota legislatif adalah isteri dan anak aparat eksekutif yang tidak mungkin mengkritik kepala rumah tangganya, sehingga akhirnya pihak legislatif dikenal dengan istilah yaitu 7D (datang,duduk, diam, duit, dengar, dengkur, dosa) artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sidang tetapi memperoleh honor yang lumayan besarnya, itulah yang membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif.