peraturan

Peraturan (regeling)

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan mentri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling terebut dapat mewujudkan kehandak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun oleh pemerintah sendiri.

Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum dalam kata regeling adalah pemerintah atau pejabat tata usaha negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga mnegaranya tanpa terkecuali dan buakan bersifat khusus.

Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kedua peraturan tersebut pemerintah tidak menyebut nama atau identitas perseorangan, melainkan secara umum kepada setiap orang yang bersangkutan dalam melaksanakan pemohonan kedua akta tersebut.

Perbedaannya: apabila suatu keputusan pemerintah mengikat umum, mengikat setiap orang dalam suatu wilayah hukum atau keputusan pemerintah yang berlalu umum yang tidak diketahui identitas orangnya, maka keputusan pemerintah itu bersifat "peraturan". Sedangkan keputusan yang bersifat "ketetapan" adalah keputusan yang berlaku dan mengikat seseorang tertentu yang telah diketahui identitasnya. Jadi intinya bahwa keputusan itu ada yang bersifat peraturan, ada yang bersifat ketetapan. Ini tergantung kepada isi dari keputusan tersebut, apabila keputusan isinya mengikat umum/mengikat umum, maka keputusan itu adalah "peraturan", dan apabila hanya mengikat seseorang tertentu/individu saja, maka keputusan itu adalah "ketetapan".