Aktor aktor dalam perumusan kebijakan

Aktor aktor dalam perumusan kebijakan

Dalam membahas pemeran serta atau aktor aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara negara negara berkembang dengan negara negara maju. Di negara negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara negara maju adalah lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya adalah oleh aktor aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Di negara berkembang dimana perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh masyarakat luas yang sedikit, seperti di kuba dan korea utara, maka proses perumusan kebijakan cenderung lebih sederhana. Sementara itu, di negara negara eropa barat dan amerika serikat dimana setiap warga negara mempunyai kepentingan terhadap kebijakan publik negaranya, maka kondisi ini akan mendorong struktur yang semakin kompleks.

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dilihat misalnya dalam tulisan james anderson (1979), charles lindblom (1980), maupun james P. Lester dan joseph stewart, jr. (2000). Aktor aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah agen agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi: kelompok kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu. Kita akan menjelaskan masing masing aktor ini dalam uraian selanjutnya beserta peran yang dapat dijalankan oleh aktor aktor tersebut.

Badan badan administrasi (agen agen pemerintah)

Sistem administrasi di seluruh dunia mempunyai perbedaa dalam hal karakteristik karakteristik, seperti ukuran dan kerumitan, organisasi, struktur hierarkis dan tingkat otonomi. Walaupun doktrin mengatakan bahwa badan badan administrasi dianggap sebagai badan pelaksana telah diakui secara umum dalam ilmu politik, namun bahwa politik dan administrasi telah bercampur aduk menjadi satu juga telah mennjadi aksioma yang diakui kebenarannya. Selain itu, saat itu badan badan administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Hal ini berkait erat dengan pemahaman kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu. Dengan pemahaman yang demikian, maka keterlibatan badan badan administrasi sebagai agen pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. Badan badan administrasi dalam hal ini dapat membuat atau melanggar undang undang atau kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada abad 18 catherine II, penguasa rusia pada waktu itu memutuskan pembubaran sebagian besar lembaga perbudakan. Sementara itu, kaum bangsawan yang mengendalikan administrasi pemerintaha dapat mencegah diberlakukannya keputusan tersebut. Sedangkan di amerika serikat, efektivitas undang-undang pengendalian polusi di negara bagian sering dihambat pelaksanaannya oleh badan badan administrasi. Sementara itu, kerumitan administrasi di indonesia juga barangkali menjadi faktor yang cukup penting bagi kurang efektifnya implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, badan badan administrasi telah menjadi aktor yang penting dalam proses pembentukan kebijakan dan keberadaannya perlu mendapat perhatian oleh para ilmuwan politik yang tertarik untuk mengkaji kebijakan kebijakan publik.

Dalam masyarakat masyarakat industri yang mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi, badan badan administrasi sering membuat banyak keputusan mempunyai konsekuensi konsekuensi politik dan kebijakan yang luas. Hal ini terjadi karena di samping tingkat kompleksitas masyarakat industri itu sendiri, juga disebabkan oleh alasan alasan teknis, banyaknya masalah kebijakan, kebutuhan untuk melestarikan kontrol, serta kurangnya waktu dan informasi dari para anggota legislatif sehingga banyak sekali wewenang yang didelegasikan.

Selain itu, badan badan administrasi juga menjadi sumber utama mengenai usul usul pembuatan undang undang dalam sistem politik, seperti yang terjadi di amerika serikat dan inggris. Badan badan tersebut secara khas tidak hanya menyarankan undang undang, tetapi juga secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan tekanan dalam penetapan undang undang. Hal ini bisa ditunjukkan, misalnya melalui cara bagaimana suatu departemen tertentu menggalang kekuatan untuk mendukung suatu kebijakan, seperti departemen pertanian yang mendukung kenaikan harga harga produk pertanian atau kebijakan menyangkut ekspor hasil pertanian.

Presiden (eksekutif)

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi komisi presidensial, maupun dalam rapat rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam perumusan kebijakan, seperti misalnya keterlibatan presiden jimmy carter dalam perumusan kebijakan. Presiden jimmy carter dikenal sebagai orang yang menaruh perhatian yang besar dalam perumusan kebijakan. Dia lebih suka terlibat aktif dalam memberikan inisiatif pembuatan undang undang dan menggunakan stafnya untuk mempersiapkan lebih banyak peraturan perundang undangan untuk keperluan conggressional review. Sementara itu, presiden lainnya barangkali akan menggunakan cara yang lain untuk melibatkan diri dalam perumusan kebijakan. 

Selain keterlibatan secara langsung yang dilakukan oleh presiden dalam merumuskan kebijakan publik, kadangkala presiden juga membentuk kelompok kelompok atau komisi komisi penasihat yang terdiri dari warganegara swasta maupun pejabat pejabat yang ditujukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usul usul kebijakan. Hal ini sering dilakukan oleh presiden lyndon johnson.

Di amerika serikat presiden dan para pembantunya merupakan bagian yang penting dalam prakarsa dan pengembangan usul usul kebijakan. Sementara itu, banyak usul usul kebijakan dikembangkan oleh pejabat pejabat karier dan nonkarier yang diangkat di departemen departemen dan badan badan administratif. 

Mereka biasanya mengembangkan kebijakan kebiajkan yang berhubungan dengan badan badan dan departemennya masing masing.

Di indonesia tentunya juga tidak jauh berbeda walaupun dinamika masalah yang dihadapi oleh masing masing negara berbeda antara satu dengan yang lain, namun kenyataan menunjukkan bahwa presiden beserta pembantu pembantunya mempunyai peran yang penting dalam proses pembentukan kebijakan tidak perlu disangsikan lagi. Hal ini dimungkinkan oleh sistem konstitusi indonesia yang memberikan wewenang yang besar kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan.

Lembaga yudikatif

Lembaga ini memainkan peran yang besar dalam pembentukan kebijakan di amerika serikat. Namun sejauh mana badan ini mempunyai pengaruh di dalm pembentukan kebijakan di indonesia tentunya memerlukan telaah lebih lanjut, walaupun jika didasarkan pada undang undang dasar badan ini mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk memengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang undang atau peraturan. Di amerika serikat, pada tingkat nasional dan negara bagian, badan yudikatif seringkali sangat memengaruhi substansi kebijakan publik melalui penggunaan kekuasaan peninjauan yudisial dan penafsiran undang undang dalam kasus kasus yang diajukan kepadanya.

Pada dasarnya, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan tindakan yang diambil oleh cabang cabang maupun legislatif sesuai dengan konstitusi ataukah tidak. Bila keputusan keputusan tersebut melawan atau bertentangan dengan konsitusi negara, maka badan yudikatif ini berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan atau undang undang yang telah ditetapkan. Hal ini sebenarnya juga terjadi di indonesia dan dalam beberapa tahun belakangan ini, seiring proses reformasi yang tengah peran lembaga yudikatif semakin meningkat. Di samping itu, pengadilan pengadilan di amerika serikat juga diminta untuk menafsirkan dan menentukan arti ketentuan ketentuan undang undang yang seringkali dinyatakan secara umum dan dapat menimbulkan interprestasi yang saling bertentangan. Lembaga lembaga peradilan di amerika serikat juga memainkan peranan yang besar dalam menentukan kebijakan ekonomi. Undang undang yang berhubungan dengan masalah masalah, seperti hak milik, kontrak, korporasi, hubungan buruh dan pengusaha telah dikembangkan oleh lembaga lembaga pengadilan di negara tersebut. Hal serupa juga dapat kita temukan di indonesia. Lahirnya undang undang kepailitan telah mendorong keterlibatan yang semakin besar badan badan peradilan indonesia dalam bidang ekonomi.

Lembaga legislatif

Di amerika serikat lembaga ini lebih dikenal sebagai kongres. Dalam kasus indonesia lembaga ini sering kita sebut sebagai DPR. Lembaga ini bersama sama dengan pihak eksekutif (presiden dan pembantu pembantunya), memegang peran yang cukup krusial di dalam perumusan kebijaksanaan. Setiap undang undang menyangkut persoaan persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif, misalnya kebijakan menyangkut swadana rumah sakit. Status swadana organisasi pelayanan kesehatan ini ditentukan oleh lembaga legislatif berdasarkan usulan yang dikemukakan oleh kalangan eksekutif. Selain itu, keterlibatan lembaga legislatif dalam perumusan kebijakan juga dapat dilihat dari mekanisme dengan pendapat, penyelidikan penyelidikan dan kontak kontak yang mereka lakukan dengan pejabat pejabat administrasi, kelompok kelompok kepentingan dan lain sebagainya.

Dengan demikian bersama sama dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif memegang peran yang krusial dalam pembuatan keputusan kebijakan. Suatu undang undang baru akan sah bila telah disahkan oleh lembaga legislatif.