C. KEBUDAYAAN DAN KEPRIBADIAN

C. KEBUDAYAAN DAN KEPRIBADIAN

1. kebudayaan

Koentjaraningrat menyebutkan bahwa kita kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan bisa diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Sementara itu, ada juga yang mengupas kata budaya sebagai suatu turunan dari kata majemuk budidaya yang artinya daya dari budi. Sedangkan kata culture, yang merupakan kata asing dari kebudayaan, berasal dari kata latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari pengertian ini berkembanglah kata culture yang artinya segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.

E.B. TAYLOR

Suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

KLUCKHOHN & KELLY

Semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia.

SELO SOEMARDJAN & SOELEMAN SOEMARDI

Semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

KOENTJARANINGRAT

Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa unsur belajar merupakan hal penting dalam tindakan manusia yang berkebudayaan. Hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan bermsyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar.

a.       Wujud kebudayaan

Berikut adalah tiga wujud kebudayaan menurut J.J. HOENIGMAN

1.       Gagasan

Merupakan wujud ideal kebudayaan yang berupa kumpulan ide ide, nilai nilai norma norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, dan disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala kepala atau di alam pikiran warga masyarakat tersebut. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Zaman sekarang, kebudayaan ideal banyak juga yang tersimpan di dalam arsip, disket, compact disc, microfilm, pita computer, dan lain lain.

2.       Aktivitas

Merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kegiatan serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud yang kedua ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan konak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi di sekeliling kita sehari hari, bisa diamati, difoto, dan didokumentasikan.

3.       Artefak

Merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Wujud artefak dapat berupa benda benda atau hal hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifat artefak paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan lainnya sehingga paling mudah dilihat atau diidentifikasi dalam kehidupan sehari hari.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dengan wujud kebudayaan yang lain. Wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia.

b.      Unsur kebudayaan

KOENTJARANINGRAT, dengan mengacu pada pendapat KLUCKHOHN,  menggolongkan unsur unsur pokok yang ada pada tiap kebudayaan dunia sebagai berikut .

1.       Bahasa

2.       Sistem pengetahuan

3.       Organisasi sosial

4.       Sistem peralatan hidup dan teknologi

5.       Sistem mata pencaharian hidup

6.       Sistem religi

7.       Kesenian

c.       Komponen kebudayaan

Tiap tiap unsur kebudayaan universal itu menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan diatas, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama.

1.       Kebudayaan material

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

2.       Kebudayaan nonmaterial

Sosiologi cenderung memusatkan perhatian pada kebudayaan nonmaterial, yaitu ciptaan ciptaan abstrak diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Inilah denyut nadi kehidupan sosial.

2.       Kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kepribadian

a.       Kebudayaan dan kepribadian

Kebudayaan merupakan karakter suatu masyarakat, bukan karakter individual. Semua yang dipelajari dalam kehidupan sosial dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan kebudayaan. Menurut RALPH LINTON, kebudayaan adalah warisan sosial dari anggota anggota suatu masyarakat.

GOODMAN dan MARX melihat kebudayaan sebagai warisan yang dipelajari dan ditransmisikan secara sosial, yang terdiri dari artefak, pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan harapan harapan normatif yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi masalah masalahnya. Kebudayaan menerangkan dan menjamin ketersediaan makanan, pakaian, bahasa, nilai nilai, kepercayaan, dan praktik praktik untuk masyarakatnya. Secara sederhana, kebudayaan memberi bentuk dan struktur pada kehidupan sosial.

M.J. HERSKOVITS memandang budaya sebagai sesuatu yang superorganic karena budaya bersifat turun temurun meskipun masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan oleh kematian dan kelahiran. Kemudian, budaya langsung memengaruhi perilaku dan kepribadian individu karena individu tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya itu.

THEODORE M. NEWCOMB mengatakan kepribadian menunjuk pada organisasi sikap sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secarakhusus apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi sesuatu keadaan.

Kebudayaan tidak bisa lepas dari kepribadian inidividu melalui suatu proses belajar yang panjang. Dalam proses belajar yang disebut sosialisasi itu, kepribadian atau watak tiap tiap individu pasti juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan itu secara keseluruhan. Gagasan gagasan, tingkah laku, atau tindakan manusia itu ditata, dikendalikan, dan dimantapkan pola polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma yang hidup dimasyarakatnya.

Sebaliknya, kebudayaan suatu masyarakat turut memberikan sumbangan pada pembentukan kepribadian seseorang. Kepribadain suatu individu dalam suatu masyarakat, walaupun berbeda beda satu sama lainnya, dirangsang dan dipengaruhi oleh nilai nilai dan norma norma dalam sistem budaya dan juga oleh sistem sosial yang telah diinternalisasinya (diserap ke dalam dirinya) melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup sejak masa kecilnya.

b.      Perkembangan anak

Ciri ciri dan unsur kepribadian seorang inidividu dewasa sebenarnya sudah tertanam kedalam jiwa seseorang sejak awal, yaitu pada masa kanak-kanak melalui proses sosialisasi.

KOKOENDJARANINGRAT mentakan bahwa kepribadian adalah watak khas seseorang yang tampak dari luar sehingga orang luar memberikan kepadanya suatu identitias khusus. Identitas khusus tersebut diterima dari warga masyarakatnya. Jadi, terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh factor kedaerahan, cara hidup di kota atau di desa, agama, profesi, dan kelas sosial. 

Kepribadian ada yang selaras da nada yang tidak selaras dengan lingkungan alam serta sosial. Pembentukan kepribadian banyak dipengaruhi oleh pengalaman sebagai anak anak yang berada dalam asuhan orang orang terdekat di lingkungannya yaitu ayah, ibu, kakak, juga inidividu inidividu lain yang berada di sekelilingnya.

Kepribadian juga sangat ditentukan oleh cara cara ia diajari makan, bermain, disiplin, dan bergaul dengan anak anak lainnya pada waktu kecil. Tiap tiap kebudayaan mempunyai cara pengasuhan anak yang berbeda beda yang menunjukkan adanya kesamaan pola-pola adat dan norma norma tertentu. Setelah anak anak itu menjadi dewasa, beberapa kepribadian watak yang sama akan tampak menonjol pada banyak individu yang telah menjadi dewasa itu.

Bagan tersebut menjelaskan hubungan antara kebudayaan dan kepribadian. Kepribadian mengacu pada ciri ciri khas dan sifat sifat yang mewakili sikap atau tabit seseorang. Termasuk didalam konsep kepribadian adalah pola pola pemikiran, perasaan, konsep diri, perangai, mentalitas, dan segala kebiasaan kebiasaan. Inidividu dan perilakunya disesuaikan dengan masyarakat dan kebudayaannya.

c.       Kebudayaan dan watak khas kebudayaan

Pada tiap tiap masyarakat terdapat pola pola kebudayaan sendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnnya. Dari sini akan muncul karakteristik kepribadian suatu masyarakat. DU BOIS menyebutnya dengan kepribadian umum. Kepribadian umum suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya karena tiap masyarakat mengembangkan kebudayaannya sendiri atau tipe kepribadian yang sesuai dengan kebudayaannya. Selain itu, tiap masyarakat juga memiliki kepribadian dasar. Kepribadian dasar itu ada karena individu anggota masyarakat itu mendapat pengaruh lingkungan kebudayaan setempat yang sama selama masa pertumbuhannya. 

Suatu kebudayaan sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang tampak dari luar. Watak inilah yang terlihat oleh orang asing. Watak khas itu sering tampak pada gaya tingkah laku masyarakatnya, kegemaran kegemaran, dan berbagai benda budaya hasil karya
mereka.

KOENDJARANINGRAT mencontohkan seorang batak yang mengamati kebudayaan jawa. Orang batak itu hanya bisa mengamati kebudayaan jawa yang tampak dari luar. Ia akan mengatakan bahwa watak khas kebudayaan jawa memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan, yang berlebihan sehingga sering terlihat lamban, gemar akan karya dan gagasan yang berbelit belit. Kemudian gambaran orang batak tentang watak kebudayaan jawa itu biasanya akan digambarkan bahwa bahasa jawa terpecah kedalam tingkat tingkat bahasa yang rumit dan mendetail. Sopan santun dan gaya tingkah laku yang pantang agresif. Tingkah lakunya tenang tak tergoyahkan. Orang jawa gemar akan warna warna gelap dan tua, senang pada seni suara gamelan yang tidak keras, menyukai benda benda kesenian dan kerajinan dengan hiasan yang sangat mendetail dengan bentuk berliku liku.

Demikian pula jika orang batak tadi mengamati kebudayaan sunda. Ia akan menggambarkan kebudayaan sunda sebagai kebudayaan yang memancarkan detail detail, bersifat lebih dinamis dan menyala walau masih tetap terlihat lamban. Kemudian tentang unsur adat sopan santun, ia akan menyebutkan bahwa bahasa sunda mengenal sistem sistem tingkat bahasa, walaupun tidak serumit bahasa jawa. Kebudayaan sunda gemar akan warna warna yang muda dan menyala. Selain itu, menyukai seni suara gamelan dengan lagu lagu yang lebih polos, dan dengan bunyi gendang yang sangat keras.

Demikianlah jika kepribadian suatu masyarakat dilihat oleh orang diluar masyarakat kebudayaan itu. Namun demikian, belum tentu apa yang diungkapkan diatas sepenuhnya benar. Itu hanyalah gambaran umum suatu kepribadian masyarakat tertentu menurut pengamatan sepintas berdasarkan kepribadian umum yang terlihat.

8 Cara Untuk Meyakinkan Orang Tua Kalau Kita Sudah Dewasa!

8 Cara Untuk Meyakinkan Orang Tua Kalau Kita Sudah Dewasa!

 Menjadi dewasa adalah sebuah proses yang natural, dan semua orang memiliki waktunya masing masing untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa. Namun, selama kita masih sekolah, dianggap dewasa merupakan salah satu kunci untuk lebih bebas. Peraturan bisa jadi sedikit lebih longgar, misalnya pulang lebih malam di akhir minggu atau diberi izin untuk menginap di rumah teman. Semuanya karena mereka menganggap kita sudah lebih dewasa dan memberikan kepercayaan lebih untuk kita. Seandainya orang tua kita bukanlah tipe yang terlalu protektif, cara cara ini bisa kita biasakan untuk menunjukkan kalau kita sudah mulai berusaha untuk bisa mengurus diri kita sendiri, girls. Membiasakan cara cara ini juga sekaligus menjadi latihan supaya kita memang benar benar jadi lebih mandiri dan dewasa lho! Yuk, kita biasakan 8 cara untuk meyakinkan orang tua kalau kita sudah dewasa!

1. Urus Kebutuhan Diri Sendiri di Rumah

Kita adalah cewek remaja yang sudah bisa mulai mengurus kebutuhan kita sendiri di rumah. Cuci baju sendiri, cuci piring setelah makan, pastikan kamar kita selalu rapih dan semua barang berada di tempatnya masing masing, dan sebagainya. Hal hal kecil ini akan menunjukkan kepada orang tua kita kalau kita jadi lebih bertanggung jawab dan mulai mempertimbangkan untuk lebih percaya kepada kita.

 

2. Coba Untuk Mentoleransi Hal Hal yang Bikin Kita Kesal

Orang tua kadang suka bikin kita kesal dan biasanya kita suka ngambek atau cemberut saat kita sedang kesal dengan mereka. Hindari hal tersebut. Kapanpun kita merasa kesal, cobalah untuk enggak kesal atau paling enggak, jangan menunjukkannya kepada mereka. Kalau kita bisa lebih sopan dan menyenangkan mereka dengan menjawab pernyataan mereka yang detail tentang keseharian kita, mereka akan melihat kalau kita sudah bisa lebih dewasa karena enggak cepat ngambek sama hal yang menurut mereka enggak penting.
 

3. Jangan Bergantung Sama Orang Tua Untuk Bangun Pagi

Kita sudah besar dan bisa mengatur waktu tidur kita supaya enggak kesiangan. Gunakan alarm, atau kalau kita susah bangun, pasang 10 alarm pada handphone kita, lakukan semua hal baik yang bisa membantu kita untuk bangun tepat waktu tanpa perlu dibantu oleh orang tua kita. Bangun tepat waktu, bersiap, kemudian keluar kamar untuk sarapan dalam keadaan sudah siap berangkat sekolah, hal ini akan membuat orang tua kita kaget karena ternyata kita sudah siap sebelum mereka menggedor pintu kamar untuk membangunkan kita.

 Hargai Peraturan yang Sudah Ada

4. Tepati Jam Malam Setiap Saat

Kalau kita ingin mendapatkan kebebasan yang lebih, pertama tama kita harus bisa menunjukkan kalau kita menghargai peraturan yang sudah ada. Mereka enggak akan mempercayai kita pulang jam 9 malam, kalau kita enggak bisa menepati waktu jam malam kita saat ini, jam 7 malam. Kalau bisa, pulanglah sebelum jam malam kita, ikuti selama beberapa saat sampai orang tua kita mulai percaya, baru bicarakan tentang keinginan kita untuk memundurkan jam malam kita.

 
5. Luangkan Waktu Untuk Ngobrol Sama Orang Tua Tentang Keseharian Kita

Sebagai remaja, kita punya banyak hal yang sebenarnya bisa kita ceritakan ke orang tua. Ceritakan tentang kejadian kejadian di sekolah, atau bagaimana kita berhasil menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh guru kita di depan kelas. Kita juga boleh banget membicarakan hal hal yang sedang ramai dibicarakan di media, dan menunjukkan pendapat kita terhadap suatu hal. Meskipun enggak kita lakukan setiap saat, pembicaraan seperti itu akan menunjukkan kalau kita enggak menutup diri dengan mereka. Mereka akan mengetahui kalau kita akan berdiskusi dengan mereka kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Mereka akan mulai menyadari kalau kita sudah bukan anak kecil lagi.
 

6. Naikkan Nilai Kita di Sekolah, Atau Tunjukkan Perkembangan di Mata Pelajaran yang Sebelumnya Sulit Kita Pahami

Hal seperti ini memang seharusnya kita capai untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Namun, bagi sebagian besar orang tua, sebuah pencapaian dalam bidang akademis merupakan hal yang bisa membuat mereka sangat senang. Kalau kita bisa meningkatkan dan mempertahankan nilai nilai yang sudah baik, kemungkinan besar orang tua kita akan senang dan memerikan kita banyak hal, mulai dari hadiah hingga kebebasan yang bertanggung jawab. Eits, tapi jangan langsung minta banyak hal setelah nilai kita baru saja naik ya, bersabar sampai beberapa waktu. Kalau kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi nilai tersebut, rasanya enggak perlu diminta, mereka akan mulai memberikan kita kepercayaan dan kebebasan yang lebih besar.
 

7. Bantu Mempersiapkan Makan Malam di Rumah atau Mempersiapkan Makan Siang Sendiri

Mungkin hal ini bukanlah suatu hal yang benar benar dapat menunjukkan kedewasaan kita, tapi paling enggak orang tua kita akan merasa terbantu dan sekali kali mendapatkan waktu istirahat. Dalam beberapa saat, mereka akan mulai merasa kita sudah mulai dewasa karena mau mencoba untuk meringankan pekerjaan mereka. Kalau kita belum bisa masak, paling enggak siapkan sendiri bekal yang biasanya dipersiapkan oleh orang tua, meskipun ini adalah hal yang simpel, tapi meringankan satu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mereka, akan membuat mereka merasa senang!

 

8. Mengakui Kesalahan Diri Sendiri

Salah satu hal yang paling penting dan dibutuhkan dalam tumbuh dewasa adalah mengakui kesalahan diri sendiri dari pada mencari banyak alasan hanya karena kita enggak mau dianggap salah. Jadi, kalau suatu saat orang tua kita mempertanyakan sesuatu yang kita lakukan, dan ternyata kita salah, mengakui kesalahan itu akan menunjukkan kalau kita memiliki keberanian untuk jujur. Apalagi saat kita bisa mengakui dan mengetahui dimana letak kesalahan kita untuk kita perbaiki di kemudian hari, kalau kita bisa benar benar menjadi lebih baik, orang tua akan melihat bahwa kita mampu menerima kekurangan diri sendiri dan bisa bertanggung jawab atas hal hal yang kita lakukan.

 http://kawankumagz.com/Love-And-Life/Life/8-Cara-Untuk-Meyakinkan-Orang-Tua-Kalau-Kita-Sudah-Dewasa/Hargai-Peraturan-Yang-Sudah-Ada

RESENSI FILM WAKIL RAKYAT

RESENSI FILM

WAKIL RAKYAT

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah Sistem Politik Indonesia

Oleh:

Nama : Nurul Khaiva

Nim : 15101067

Kelas : Reguler

Prodi : IAP A

Dosen Pembimbing:

R. Abumanshur M., MPM

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dan dapat tersusun hingga selesai. Yang mana tugas ini berceritakan tentang Resensi Film Wakil Rakyat. Dan harapan kami semoga tugas ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi tugas agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tugas ini.

Akhir kata kami berharap semoga tugas tentang Resensi Film Wakil Rakyat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap para pembaca.

Tanjungpinang, 16 Oktober 2016

Penyusun

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Wakil rakyat adalah seseorang yang terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilu. Wakil rakyat ini tugasnya yang sangat penting dan mulia yaitu menjadi penyalur dari aspirasi rakyat didalam legislatif maupun eksekutif.Dengan posisi ini, sudah semestinya anggota dewan adalah delegasi-delegasi rakyat yang diwakilinya. Faktanya, kata wakil rakyat inilah yang sering menjadi mantra sakti. Ada keputusan: demi rakyat. Ada persoalan: kami kan wakil rakyat.

Mewakili rakyat hanyalah sebuah slogan untuk menarik simpati. Pelan namun pasti, keterwakilan di DPR hanyalah keterwakilan secara politis dan bukan dalam arti yang sebenarnya. Artinya, ada pemilu untuk memilih wakil yang akan duduk di dewan. Dan karena sifatnya yang demikian politis, kata wakil rakyat semakin menjauh dari hakikatnya. Sebagai wakil rakyat, mereka tidak lagi mendekat kepada rakyat tetapi justru semakin menjauh yang seolah tidak tersentuh.

Setelah era reformasi, sistem tata negara di republik ini juga berubah. Mereka yang disebut wakil rakyat bukan hanya anggota DPR, namun termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di negara lain sering disebut sebagai wakil rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. kurangnya pendekatan parpol kepada rakyat

2. kurangnya pemahaman arti dari sebuah wakil rakyat

3. kurangnya keinginan yang kuat untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik

C.Tujuan

1. untuk meningkatkan pendekatan parpol kepada rakyat

2. untuk meningkatkan pemahaman dari wakil rakyat

3. untuk menciptakan perubahan dari terciptanya pembangunan yang lebih baik

PEMBAHASAN

Dalam era reformasi partai politik diharapkan menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya ke masyarakat. Sesuai dengan tujuan dibentuknya partai politik, yaitu menjadi sarana pembelajaran politik, sarana untuk berpartisipasi dalam politik, memberikan informasi capaian wakil rakyat kepada konstituennya dan rakyat pada umumnya.
Namun, dalam hal ini peran partai politik di Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat tidak terlihat. Peran rakyat hanya sebatas memberikan pilihannya pada saat pemilu tanpa ada follow up berikutnya dari partai politik.
Rakyat bingung ketika memiliki aspirasi dan tidak tahu ke mana harus disalurkan. Padahal, kewajiban parpol yang seharusnya menampung aspirasi tersebut. Belum lagi capaian-capaian serta kiprah para anggota legislatif jarang dilaporkan yang menyebabkan rakyat tidak tahu apa yang telah dikerjakan oleh wakilnya tersebut.
Selain itu partai politik (dalam pemilu legislatif) sering mempertontonkan perilaku politik yang buruk dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti perusakan atribut calon lain, money politics, dan masih banyak hal lainya yang sedikit demi sedikit menurunnya pola demokrasi ini.
Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi yang kita harapkan. Untuk itu diperlukan adanya fungsi dan tugas parpol serta kewajiban parpol memberikan pelajaran politik bagi masyarakat.
Penyimpangan fungsi-fungsi partai politik ini juga menyebabkan sikap antipati rakyat terhadap partai politik. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya angka partisipasi rakyat terhadap pemilu legislatif serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik.
Padahal dalam Undang-Undang partai poltik no.2 tahun 2008 Pasal 10 Ayat 2 poin a tertera salah satu tujuan khusus dari dibentuknya partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik.
Sikap negatif yang datang dari masyarakat umum mengenai partai politik ini terjadi tidak lain dikarenakan berbagai macam masalah yang selama ini terus berkembang. Sementara masalah tersebut tidak dicarikan solusinya seperti masalah komunikasi yang buruk dan penyimpangan peran partai politik.
Komunikasi partai politik merupakan hal dasar yang akan mempengaruhi masyarakat atau pun konstituennya dalam memandang nilai dari sebuah partai politik. Komunikasi akan berbanding lurus dengan feedback yang timbul di masyarakat.
Selain itu, banyak partai yang kurang kuat dalam melawan opini publik yang begitu besar dikarenakan ekspektasi yang besar masyarakat pada pemilu 2009 dibayar dengan keadaan kader-kadernya yang sering kali namanya disebut oleh pemberitaan isu-isu di berbagai media.
Faktor selanjutnya yaitu penyimpangan peran partai politik. Faktor ini merupakan faktor dasar yang merubah pola sikap sosial dan pemahaman mengenai demokrasi dan peran masyarakat.
Dari mulai degradasi moral dan juga pergeseran paradigma mengenai rakyat. Masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa merupakan haknya untuk memberikan aspirasinya lewat wakil rakyat yang dipilih pada saat pemilu.
Ini semua bersumber pada kegagalan partai politik dalam melakukan proses mencari dan kaderisasi. Sehingga yang akhirnya tampil di panggung politik adalah orang yang tidak jelas kapasitas dan kredibilitas serta moralnya. Dengan meluruskan kembali peran partai politik sesuai dengan Undang-undang maka pola sikap masyarakat dapat berubah dan bisa lebih demokratis dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pencalonan seorang pemimpin harus orang yang sangat  berkompeten ( bukan karena balas budi). Seorang pemimpin harus lebih tahu tentang kebutuhan masyarakat/ apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya membuat janji atau dengan cara belakang  menggunakan uang.  Seorang wakil rakyat seharusnya melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, bukan hanya mencari simpati masyarkat.  Persaingan antar partai wajar, tetapi harus dilakukan dengan persaingan sehat.

Partai Politik

  “PARTAI POLITIK ERA ORDE BARU DAN REFORMASI”

Disusun Oleh :

   

DEWI SULISTIANI  (15101018)

MAS PUTRI NUR’AINI    (15101049)

NURUL KHAIFA   (15101067)

SANDY NAYOAN   (15101084)

SINTA RAMADHANI    (15101085)

CINDY PRATIWI  (15101010)

A.      Definisi Partai Politik

            Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

            Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-aggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

            Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definis yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer.

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahanbagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut :

Partai politik adalah oragnisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (A political party is the articulate organization of society’s active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views).

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

            Ahli lain juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori :

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum itu, mampu menempatkan calom-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Aparty is any political group that present at elections, and capable of placing through elections candidates for piblic office).

B.       Fungsi Partai Politik

Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis pada masa jayanya.

1.      Fungsi di Negara Demokrasi

·         Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Prosesmini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation).

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.

Setalah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (goal formulation) untuk dioerjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke baah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijkan pmerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi seacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

·         Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, mesalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992) :Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

Sisi lain dari fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

·         Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepntingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

·         Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart : Perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. (Segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation). Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahanya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan  menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi.

Di pihak lain dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu msyarakat yang rendah kadar konsensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

2.      Fungsi di Negara Otoriter

Hal-hal yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Kini, marilah kita lihat bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataannya pandangan tersebut memang berbeda. Contoh lain negara yang otoriter adalah China dan Kuba. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara dimana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia (seperti yang banyak terdapat di negara-negara demokrasi) unutk mencari dukungan seluas-luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa tidak puas di kalangan rakyat. Partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan mneghancurkan sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, partai ini menjadi paling efektif di negara yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu.

Tujuan partai komunis adalah membawa masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang modern dengan ideologi komunis, dan parati berfungsi sebagai “pelopor revolusioner” untuk mencapai tujuan itu. Partai komunis Uni Soviet yang berkuasa dari tahun 1917 sampai 1991 merupakan partai seperti itu.

Partai komunis memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat melalui konsep jabatan rangkap. Supreme Soviet yang merupakan badan tertinggi diketuai oleh suatu presidium yang anggota-anggotanya juga sebagai tokoh partai. Begitu pula halnya dengan pimpinan semua badan kenegaraan seperti badan eksekutif dan badan yudikatif. Sekretaris Partai Komunis lebih berkuasa dari Presiden (ketua presidium). Maka dari itu Uni Soviet sering dinamakan negara totaliter.

Partai komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Misalnya, dalam rangka berfungsi sebagai sarana komunikasi politik partai menyalurkan informasi untuk mengindoktrinasikan masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi lebih bersifat dari atas ke bawah, dari pada arus dua arah.

Jadi, dari uraian tadi dapat dikatakan bahwa fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai dalam negara yang demokratis. Mengenai perbedaan ini Sigmund Neumann menjelaskannya sebagai berikut: Jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yan sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas ke bawah.

3.      Fungsi di Negara-Negara Berkembang

Di negara-negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain, demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi. Kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme, seperti Korea Utara, partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh.

Di beberapa negara fungsi yang agak sukar dilaksanakannya ialah sebagai jembatan antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Serimg golongan pertama banyak mencakup orang yang kaya, sedangkan golongan yang “diperintah” banyak mencakup orang miskin. Dengan demikian jurang di antara ke dua belah pihak sukar dijembatani. Selain itu, partai politik sering tidak mampu menengahi pertikaian dalam masyarakat dan persaingan antar-partai sering memperuncing situasi konflik, dan malahan menimbulkan pertikaian yang baru. Keadaan semacam ini dapat mengalihkan perhatian, jauh dari usaha mengatasi masalah kemiskinan dan masalah-masalah pembangunan lainnya yang menjadi sasaran utama dalam masyarakat-masyarakat berkembang.

Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa. Akan tetapi pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa partai politik sering tidak mampu membina integrasi, akan tetapi malah menimbulkan pengotakan dan pertentangan yang mengeras.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di negara-negara berkembang partai politik, sekalipun memiliki banyak kelemahan, masih tetap dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupnya politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya, merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan sosial. Jika partai dan golongan-golongan politik lainnya diberi kesempatan untuk berkembang, mungkin ia dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat menunjang usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara itu. Mungkin bentuk ini dalam banyak hal akan berbeda dengan partai di negara yang sudah mapan, karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dalam negeri. Setidak-tidaknya di negara yang keabsahan pemerintahannya sedikit banyak diuji oleh berjuta-juta rakyat dalan pemilihan umum berkala, partai-partai politik dan organisasi kekuatan sosial politik lainnya menduduki tempat yang krusial.

C.      Klasifikasi Sistem Kepartaian

Di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai. Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai.

1.      Sistem Partai-Tunggal

Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai-tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (contradictio in terminis) sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (pars). Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara bebrapa partai lain. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi.

Sistem partai-tunggal adalah suatu keadaan dimana suatu Negara hanya memiliki satu partai ataupun sautu partai memiliki kedudukan dominan dan tidak diperbolehkan bersaing dengannya, sehingga partai-partai kecil harus menerima pimpinan dari partai besar, bahkan dalam beberapa kasus, oposisi dari partai dominan dianggap sebagai pengkhianatan.

Pola partai-tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam katagori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.

Terutama di negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme ada kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai-tunggal karena pimpinan (sering seorang pemimpin kharismatik) dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial serta padangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini tidak diatur dengan baik akan terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha pembangunan. Padahal pembangunan itu harus memfokuskan diri pada suatu program ekonomi yang future-oriented. Fungsi partai adalah meyakinkan atauu memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Dewasa ini banyak negara Afrika pindah ke sistem multi-partai.

Negara yang paling berhasil dalam menyingkirkan parta-partai lain ialah Uni Soviet pada asa jayanya. Partai komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non-kompetitif, tidak ada partai lain yang diperbolehkan bersaing, oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. Partai-tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingaan rakyat secara menyeluruh.

Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai-tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai itu akan menjadi “motor perjuangan”. Akan tetapi sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terentukk secara konkret. Penolakan ini antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis.

2.      Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian memepunyai kedudukan dominan. Dan sistem ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika, Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon.

Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas  dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Degan demikian jelaslah dimana letak tanggungjawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tanagan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (floating vote) atau pemilih di tengah (median vote).

Sistem dwi-partai pernah disebut a convenient system for contented people dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi mansyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

Pada umunya dianggap bahwa sistem dwi-partai lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Akan tetapi perlu juga diperhatikan peringatan sarjana ilmu politik Robert Dahl bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi sistem dwi-partai malahan dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok di tengah-tengah yang dapat meredakan suasana konflik.

Sistem dwi-partai umumnya diperkuat dengan digunaknnya sistem pemilihan single-member constituency (sistem distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai. Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multi-partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi-partai, agar sisem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa ekses dirasakan menghalangi badan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi eksperimen dwi-partai ini, sesudah diperkenalkan di beberapa wilayah, ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentikan pada tahun 1969.

3.      Sistem Multi-Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar antara 17 dan 28, sedangkan di Federasi Rusia sesudah jatuhnya Partai Komunis jumlah partai mencapai 43.

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislative, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk memebentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (Proportional Representation) yang memeberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem perwakilan berimbang patai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya disuatu daerah pemilihan dapat ditarik kedaerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara ysng diperlukan guna memenangkan satu kursi.

      Indonesia mempuyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multi-partai.Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda.Mulai 1989 Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multi-partai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masalah lalu, sambil menghindari unsur negatifnya.

D.      Partai Politik di Indonesia

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun.Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan dihampir semua Negara di dunia.

            Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai nilai serta cita cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

            Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai–tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita.Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).

            Menurut UU no. 31 pasal 1 tahun 2002, partai politik adalah organisasi politik yg dibentuk oleh sekelompok warga Negara republic Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum. Pembentukan partai politik tersebut adalah jaminan dari hak warga Negara yang tercantum dalam konstitusi yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki kebebasan atas berserikat, berkumpul, dan berpendapat.Selain itu, kebebasan yang berkaitan dengan berkumpul dan berpendapat juga tercantum dalam hukum hak asasi manusia internasional.Pembentukan partai politik juga merupakan makna dari paham demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan representasi politik sebagai sarana kehendak dan kemauan bersama.

            Akan tetapi, representasi langsung rakyat akan sulit dilaksanakan, oleh karena itu lembaga parlemen yang dibutuhkan sebagai alat agregasi aspirasi masyarakat luas. Selain itu, partai politik merupakan hal yang berarti bagi sistem demokrasi bernegara karena proses kelembagaan demokrasi dipengaruhi oleh kelembagaan politik. Pasal 20 ayat 1 UDHR 1948, Ps. 21 – 22 ICC PR 1996 / UU NO.12 tahun 2005 partai politik tidak dapat lepas dari perananny sebagai actor politik Negara. Partai politik berfungsi sebagai representasi rakyat dalam parlemen, rekrutmen politik, menentukan arah Negara melalui kebijakan dipemerintahan, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi, serta pengorganisasian pemerintah dalam menjaga kestabilan politik bernegara.

E.       Perkembangan Partai Politik Dimasa Orde Baru

Partai politik dimasa orde baru, kehidupan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan politik.  Kestabilan politik dimasa orde baru didapat melalui kebijakan represi terhadap aktor politik yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan oposisi terhadap pemerintahan. Kebijakan politik yang terjadi adalah dwifungsi ABRI, penekanan terhadap Organisasi Non Pemerintah (ornop), pembatasan pers, penyerdehanaan politik, dan pembatasan kegiatan politik diluar ruangan, seperti kegiatan politik mahasiswa serta civil society. Stabilitas politik dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan, entah itu benar atau tidak, meski banyak wacana menyiratkan stabilitas yang terjadi pada masa orde baru adalah bentuk melanggengkan kekuasaan. Konstelasi partai politik di Indonesia pada masa orde baru merupakan sasaran dari kebijakan stabilitas politik.Karakteristik yang menonjol pada konstelasi partai politik saat itu adalah aksi penyerderhanaan partai politik yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan atau fusi sejumlah partai. Sehingga pelaksanannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial-politik, yaitu :

·         Partai yang memiliki basis ideologi islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan partai islam perti yang dilakukan pada tanggal 5 januari 1973.

·         Partai yang memiliki basis ideologi nasionalis, partai yang Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, partai katolik, partai murba, IPKI, dan Parkindo.

·         Golongan karya (Golkar), terdiri dari 7 kelompok induk organisasi (kino) yang bersifat kekaryan.

Sistem kepartaian yang terdiri masa orde baru dapat dikatakan sebagai sistem partai politik tripartai karena hanya terdapat tiga partai politik yang legal dan fungsional. Masa orde baru, tidak diperkenalkan istilah politik oposisi. Hal ini menyebabkan ruang gerak partai politik yang tidak dominan menjadi sulit untuk mengeluarkan aspirasi. Peran PDI dan PPP tidak disignifikan dalam sejarah orde baru karena kedua partai dibuat sedemikian rupa. Sehingga kedua partai dapat didominasi oleh Soeharto sebagai eksekutif pemerintah yang menggenggam kekuasaan legislative juga. Misalnya oposisi pada masa ini berdampak buruk pada citra demokrasi orde baru.Secara nyata, kedua partai PDI dan PPP hanya berfungsi secara semu dan sebagai pelengkap arti demokrasi dikala itu. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem partai politik pada masa orde baru bukan lagi tripartai melainkan sistem partai politik satu-setengah.

Perkembangan partai politik setelah meletus G. 30 S/PKI adalah dengan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Menyusul setelah itu Pertindo juga menyatakan bubar. Dengan demikian partai politik yang tersisa hanya 7 buah. Tetapi jumlah itu bertambah 2 dengan rehabilitasinya murba dan terbentuknya partai Muslimin Indonesia. Golongan Karya yang berdiri tahun 1964, semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial politik baru.

Dalam masa Orde Baru dengan belajar dari pengalaman Orde Lama  lebih berusaha disalurkan melalui partai – partai politik sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu tidak heran dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang memungkinkan lahirnya partai – partai baru dalam percaturan di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai hanya ada 5 partai yang memperoleh suara yang signifikan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Mencermati perubahan-perubahan politik antar waktu sepanjang Indonesia merdeka dan dengan meminjam kategori teoritis dari Amitai Etziono (1961) maka kita dapat membagi massa politik kedalam tiga kategori besar. Yaitu : (1) massa moral; (2) massa kalkulatiaf; dan (3) massa alienatif.

Massa moral adalah massa yang potensial terikat secara politik pada satu orsospol karena loyalitas normative yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik, serta “menumpuk” dikantong - kantong politik pedesaan.

Massa kalkulatif adalah massa perkotaan yang kritis dan sangat akrab dengan modernitas. Massa ini menempati lapisan tengah struktur masyarakat orde baru, memiliki sifat - sifat kosmopolit dan amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi masyarakat disekelilingnya.

Massa alienatif adalah massa yang “bodoh” atau terbodohi secara structural dan terpaksa menjadi bodoh karena rigiditas struktur politik. Dalam konteks orde baru, mereka untuk meminjam istilah Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson (1990) dapat dipandang sebagai “korban-korban mobilisasi politik kearah ideologi pembangunan dan penataan tertib politik”.

Massa moral memang tetap menjadi massa terbesar secara kuantitas, namun ditengah modernitas, mereka menjadi “sisa-sisa politik masa lalu”. Kecenderungan kontemporer yang kita saksikan adalah masa moral semakin akrab bersentuhan dengan modernitas. Hasilnya mereka menjadi semakin kalkulatif. Massa alienatif yang kuantitasnya juga  besar mengalami pula pergeseran serupa. Dalam konteks orde baru kontemporer, massa alienatiflah yang paling merasa dikhianati oleh negara. Akhirnya massa alienatif ini makin tereduksi jumlahnya karena beralih pula menjadi kalkulatif.

F.       Perkembangan Partai Politik Pada Masa Reformasi

Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah, keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan masa politik, dan kian mengkristalnya kompetisi merebutkan sumber daya politik.

Hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai partai politik sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu tidak heran dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999 yang kemudian yang disempurnakan dengan UU No. 31 Tahu 2002 yang memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan kepartaian di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai hanya ada 5 partai yang memperoleh suara yang signifikan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Golkar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) .

Pada tanggal 18 mei, Harmoko, ketua MPR, terang terangan meminta Soeharto mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Setelah Soeharto turun dari jabatannya, jabatan presiden dipegang oleh BJ.Habibie.Era ditandai oleh euphoria politik yang luar biasa berupa kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun telah berdiri 181 parpol, dimana yang bisa diterima oleh Departmen Kehakiman sebanyak 141 parpol. Dari 141 parpol hanya 48 yang berhak mengikuti pemilu 1999.

            Sistem kepartaian di Indonesia kembali menganut sistem multipartai, seperti pada tahun 1950-an. Hanya bedanya, sistem multipartai pada tahun 1950-an berkembang dalam Demokrasi Liberal dan pemerintahannya berbentuk parlementer. Sedangkan sistem multi-partai yang berkembang pasca reformasi berkembang dalam sistem pemerintahan presidensial sehingga tentu saja hal ini menuntut prosedur yang berbeda.

1. Partai Golongan Karya (Golkar)

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Naiknya megawati sebagai ketua PDI pada 1993 mengantikan Soeryadi merupakan tantangan eksternal bagi Soeharto. Ini menjadi ancaman serius orde baru karena dua alasan pokok, yaitu: (1) megawati adalah putri soekarno yang mewarisi charisma ayahnya dalam menggalang kekuatan massa, dan (2) megawati mendapatkan dukungan yang besar dari pengurus dan massa PDI. Oleh karena itu megawati diturunkan kedudukannya lewat kongres PDI di Medan pada Juni 1996 yang akhirnya menaikkan kedudukan soeryadi. Namun akibatnya, PDI pecah menjadi dua. Megawati memimpin PDI dan menambahkan Perjuangan pada nama partainya itu dan justru semakin mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Apalagi stelah munculnya kasus 27 juli 1996, yaitu kasus pengambil alihan kantor pusat PDI di Jakarta secara paksa oleh soeryadi yang melibatkan campur tangan pemerintah soeharto, yang mengakibatkan ratusan korban Pro PDI megawati terluka.

3. Partai Amanat Nasional’

Partai ini dibentuk oleh Amien Rais, PAN sendiri merupakan partai islam. Amien Rais muncul sebagai tokok intelektual yang berperan penting setelah jatuhnya rezim orde baru. Disbanding dengan parai-partai islam lainnya PAN tampak unggul dalam hal platform dan performance. PAN menjelma sebagai partai islam reformis, dan melebarkan pengaruhnya dikalangan penduduk perkotaan, mahasiswa, dan mereka yang perduli pada perubahan-perubahan politik.

4. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai kebangkitan bangsa didirikan oleh Abdurrahman Wahid. Parai kebangkitan bangsa (PKB) lahir lebih cepat dari PAN sebagai wujud dari kekecewaaan NU terhadap rezim soeharto yang dirasakn sangat memarjinalkan peran ormas islam terbesar. Jika PAN lebih mewakili suara masyarakat perkotaan, PKB lebih mewakili suara masyarakat pedesaan. Berbeda dengan partai islam lainnya, PKB melakukan pendekatan dengan partai lain, yaitu dengan partai PDIP. Hal ini di karenakan, Gusdur (Abdurrahman Wahid) menjalin hubungan dekat dengan megawati.Akibat dari kegusaran Gusdur terhadap politik belah bamboo soeharto terhadap PPP.Itulah sebabnya dalam pemilu 1987 dan 1992 banyak pemilih NU yang mendukung PDI soeryadi.

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai keturunan Masyumi. Pada pemilu 1999, PPP menempati peringkat ke 4.

6. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pendiri PBB adalah Yusril Ihza Mahendra.Ia merupakan pengagum Masyumi dan seorang intelektual muda. Yusril Ihza Mahendra tampak cukup dekat dengan pemerintah orde baru menjelang berakhirnya rezim soeharto mempunyao tekad yang kuat untuk mendirikan partai politik islam.

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai ini mempunyai pendukung dari kalangan mahasiswa seluruh Indonesia, khusunya di pulau jawa. Partai ini mempunyai misi yang berbeda dengan partai islam lainnya, mereka sangat percaya pada kebenaran islam dan ingin menjadikan dakwah sebagai tujuan utama partai.